Para pejabat Departemen Agama yang bercokol di kepengurusan DAU pernah diprotes aktivis antikorupsi. Protes tersebut tampaknya tidak digubris, karena dalam struktur badan pengelola DAU tahun ini Menteri Agama masih menjabat sebagai ketuanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali untuk membahas perbaikan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU).

Masih kental intervensi politik pada BUMN. Tak terkecuali PLN. Banyak kader partai politik yang dimasukkan ke jajaran direksi BUMN. Dalam hal ini PLN hanya dijadikan sapi perahan para politikus dan penguasa. Sehingga, PLN tidak efisien.

Reformasi sudah berjalan sepuluh tahun. Selama itu pula dominasi presiden terus menurun. Sementara DPR, media massa, dan masyarakat sipil semakin kuat.

Memang tidaklah mudah melakukan upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan sistemik. Pola-pola korupsi sudah semakin canggih dan terpola dengan rapi sehingga sangat samar dan bahkan sangat sulit dibuktikan di depan hukum.

Berbagai kasus dari tingkat pejabat sampai rakyat semua mengacu pada keberpihakan hukum pada kalangan tertentu. Hukum hanya untuk kalangan berduit. Yang tidak mempunyai uang tidak mempunyai hak atas hukum walaupun dia benar.

Kisruh KPK vs Polri harus dimasukkan dalam program 100 hari SBY. Prioritas utamanya, replacement (penggantian) penegak hukum untuk memberantas mafia hukum.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan mendukung apa pun rekomendasi Tim 8 untuk dilaksanakan Presiden Yudhoyono. Hal ini sangat penting guna menjamin terlaksananya program penegakan hukum di Indonesia.

Sejumlah pelaku usaha meminta agar Kepolisian bertindak tegas pada Anggodo. Sebab 'aksi' Anggodo di Kejagung telah mencoreng citra dunia usaha.

Polemik seputar penangkapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Polisi, dari sisi ekonomi bisa membuyarkan kepercayaan investor akan kepastian hukum di Indonesia.