Setelah gelombang euforia pengibaran bendera lambang GAM di sejumlah daerah di Aceh, kini muncul penolakan. Pemakaian lambang bendera GAM di Provinsi Aceh itu menuai protes. 

"Dari aspek hukum, pembuatan bendera yang berbau separatis dilarang. Dan pemerintah berhak melakukan evaluasi, tapi itu tergantung pemerintah pusat," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

"Secara porsedur itu sah-sah saja, karena itu pun bagian dari demokrasi," kata Otto dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (2/4/2013).

Provinsi Aceh ramai usai bendera GAM disahkan jadi bendera Aceh. Di Banda Aceh, seribuan orang mengarak bendera GAM, sedangkan di Takengon, Aceh Tengah, massa mengarak bendera Merah Putih. 

"Jangan dibawa ke sana kemari, apalagi nanti dipengaruhi pihak tidak bertanggungjawab," kata Yudhoyono. 

Gelombang euforia setelah penetapan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang, masih terjadi. Seharusnya dibanding sibuk mengurusi bendera, Pemprov Aceh lebih baik fokus meningkatkan kesejahteraan warganya.

"Saya dengar besok Mendagri berangkat ke Aceh. Terus ditangani. Jangan dibawa ke sana kemari apalagi dipengaruhi pihak tidak bertanggungjawab. Bisa mundur kembali yang kita sudah lakukan untuk kebaikan negara dan Aceh," kata Presiden SBY.

Gelombang euforia setelah penetapan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang, masih terjadi. Di Banda Aceh, ribuan orang dari berbagai daerah melakukan konvoi sambil mengibarkan bendera GAM.

Bendera Provinsi Aceh memakai lambang GAM. Penggunaan lambang itu menimbulkan kontroversi. Tapi bila sebatas untuk internal di Aceh, lambang itu dinilai sah-sah saja.

Gubernur Aceh Abdullah Zaini ternyata sempat bertemu Jusuf Kalla dan beberapa tokoh di DKI Jakarta pada November 2012. Gubernur Aceh saat itu sempat berkonsultasi tentang lambang dan bendera Aceh sebelum bendera berlambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) disahkan.