detikNews

Panitia Munaslub Golkar Rapat Soal Polemik Setoran Caketum Rp 1 M

KPK melarang para Ketum Golkar menyetor Rp 1 miliar kepada panitia untuk keperluan Munaslub karena dianggap masuk kategori gratifikasi.

Kamis, 05 Mei 2016 16:41 WIB

detikNews

Ketika Sekretaris MA Nurhadi Memerintahkan Bawahannya untuk Tidak Korupsi

Sekretaris MA memerintahkan bawahannya untuk memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian, integritas, profesionalisme, dan religiusitas.

Kamis, 28 Apr 2016 08:20 WIB

detikNews

Salahkah Pejabat Negara Main Golf?

Pada 2013 lalu seorang pejabat negara mengaku terjerat kasus korupsi setelah hobi main golf. Muncul wacana agar pejabat negara dilarang main golf.

Selasa, 26 Apr 2016 14:51 WIB

detikNews

Koalisi LSM Laporkan Harry Azhar ke Majelis Etik BPK

Koalisi Selamatkan BPK menduga Harry Azhar melakukan pelanggaran kode etik terkait terkuaknya Panama Papers.

Selasa, 26 Apr 2016 12:24 WIB

detikNews

Survei KedaiKOPI: Elektabilitas Ahok Turun Setelah Dipanggil KPK

Lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia melihat ada tren penurunan elektabilitas Ahok.

Senin, 25 Apr 2016 10:53 WIB

detikNews

KPK: Aturan Gratifikasi Dibuat untuk Lindungi Profesi Dokter

Banyak dokter yang melaporkan penerimaan gratifikasi karena dianggap merusak profesi kedokteran.

Sabtu, 09 Apr 2016 16:26 WIB

detikNews

Yusril: Dokter Penerima Gratifikasi Bisa Dipidana atau Dihukum Etik

Yusril Ihza Mahendra menyebut penerima gratifikasi bisa dijerat secara hukum atau kode etik.

Sabtu, 09 Apr 2016 16:10 WIB

detikNews

SBY: Pak Jokowi, Jangan Mau Kita Diadu Domba

Presiden ke-6 SBY angkat bicara soal ramainya pembahasan Tour de Java dan kunjungan Presiden Jokowi ke proyek Hambalang.

Selasa, 22 Mar 2016 09:52 WIB

detikNews

Roy Suryo: DPR dan KPK Larang Proyek Hambalang Diteruskan di Era SBY

Roy Suryo menjelaskan proyek Hambalang sempat ingin dilanjutkan oleh SBY saat kasusnya sedang diproses KPK. Namun, DPR dan KPK melarang proyek itu dilanjutkan.

Sabtu, 19 Mar 2016 07:14 WIB

detikNews

SDA Bisa Menelepon dari Rutan, Ini Kata Pimpinan KPK

Pimpinan KPK Saut Situmorang mengkonfirmasi adanya larangan pemakaian alat komunikasi di rutan. Hal tersebut diterapkan atas beberapa pertimbangan.

Rabu, 16 Mar 2016 07:21 WIB