Perpu tentang Pemilu karena putusan MK tentang UU 10/2008 dinilai tidak mendesak. Pemerintah menganggap yang lebih berkompeten menangani pemilu adalah KPU.

Ide affirmative action atau zipper system bertujuan untuk menyelamatkan peran politik perempuan di Senayan. Banyak aktivis perempuan berjuang agar ide ini terwujud. Namun beda dengan Yasmin Muntaz, caleg DPR RI PAN. Dia memilih melawan arus.

"Jika terus melawan arus besar soal penerapan suara terbanyak, imbasnya pada perjuangan kebijakan afirmatif bisa terbalik. Perempuan bisa dianggap cengeng, atau sekadar meminta bagian lebih banyak."

KPU bersepakat setiap tiga kursi DPR/DPRD yang diperoleh suatu parpol di sebuah daerah pemilihan (dapil) akan diberikan kepada caleg perempuan. Keputusan itu dinilasi sangat nekat.

Putusan MK bukanlah dasar hukum bagi KPU untuk membuat peraturan atau keputusan. Jika tidak mungkin mengadopsi putusan MK dalam UU, maka Perpu harus segera dikeluarkan.

Rencana KPU untuk menerapkan aturan zipper system terus digodok. Zipper system segera akan diterapkan namun menunggu Perpu diterbitkan.

Keputusan MK yang menetapkan perolehan suara terbanyak sebagai cara penentuan anggota legislatif hasil Pemilu 2009, merupakan tantangan bagi perempuan. Bisakah perempuan membuktikan dirinya memang layak duduk di kursi parlemen tersebut.

Sejumlah caleg perempuan mendukung penerapan zipper system dalam penetapan caleg terpilih. Dalam prakteknya, zipper system ternyata tidak semudah yang dibayangkan.

Zipper system yang diusulkan KPU untuk mengakomodasi keterwakilan perempuan tampaknya akan menemui jalan buntu. Waktu untuk menyusun Perpu menjadi hambatan terberat.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) Meuthia Hatta menemui Menkum HAM Andi Matalatta. Dalam pertemuan itu, Meuthia mempertanyakan mengenai zipper system.