Sedikitnya 200 orang pedagang dan mahasiswa dari AMPEPARA berunjuk rasa di gedung DPRD Kota Padang. Massa menuntut disediakan lahan berdagang usai penggusuran.

Mahalnya harga BBM di Kab Kepulauan Mentawai, Sumbar menyebabkan anggaran penyelenggaraan Pemilukada pada Oktober 2011 mendatang, terancam membengkak. Saat ini, harga Premium di Mentawai mencapai Rp 13.000/liter.

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tanah kantor DPRD Kota Bukittinggi dan tanah pool kendaraan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bukittinggi tahun 2007 terus bergulir. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara Rp 1,7 miliar.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Sumbar) akhirnya menahan mantan walikota Bukittinggi yang kini tercatat sebagai anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Drs H Djufri. Berikut perjalanan Djufri sebelum akhirnya ditahan.

Kejati Sumbar menahan mantan Walikota Bukittinggi yang kini tercatat sebagai anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Drs H Djufri. Djufri ditahan karena kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tanah.

Sekitar 300 petani dari Serikat Petani Indonesia (SPI) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumbar, Padang. Mereka mendesak Pemprov Sumbar untuk menyelesaikan aneka konflik agraria antara petani dan perusahaan perkebunan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kini masih menunggu surat dari Gubernur Sulut mengenai usulan penonaktifan Walikota Tomohon. Surat persetujuan ini diperlukan untuk penonaktifan secara resmi.

Tingkat keterpilihan perempuan di parlemen lokal berhubungan erat dengan tingkat pembangunan manusia di wilayah yang bersangkutan. Semakin bagus indikator pembangunan manusia, semakin tinggi keterwakilan perempuannya.

Insiden interupsi anggota FPDIP Ario Bimo pada Mendagri Gamawan Fauzi masih jadi obrolan. Anak buah Gamawan balas mengecam Ario Bimo yang dinilainya tidak pantas mencaci Gamawan sebagai 'menteri berakal pendek'.

Sidang RUU Parpol memanas. Anggota FPDIP Ario Bimo melontarkan interupsi pedas kepada Mendagri soal RUU Keistimewaan Yogyakarta. Gamawan yang tidak diizinkan menanggapi interupsi itu sewot dan kecewa berat kepada DPR.