"Diimpeachment bagus dong, langsung capres Pak Gubernur," ujar Ahok sambil tertawa di Gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2013).

Kandas sudah niat Aceng Fikri duduk di kursi empuk DPR. Nama mantan Bupati Garut ini telah dicoret dari daftar caleg DPR RI Partai Hanura yang akan diajukan ke KPU.

Gara-gara skandal asmara, tahta kekuasaan bupati digoyang bahkan dilengserkan. Sang kepala daerah itu terlilit kasus mulai dari pesta karaoke dengan ABG, nikah kilat hingga tudingan selingkuh, seperti kisah 4 bupati ini:

Rumor yang beredar, pada 25 Maret 2013, akan ada demo besar yang bertujuan untuk menggulingkan kedudukannya sebagai presiden sebelum masa jabatannya berakhir pada 2014 mendatang. Pertanyaanya, lalu apa motif wacana penggulingan terhadap pemerintahan SBY terus digulirkan?

Apel di Pemkab Garut hari ini sedikit berbeda. Tak hanya PNS dan pejabat pemkab yang hadir, tapi juga unsur Muspida seperti kepolisian dan kejaksaan. Apa yang disampaikan Bupati Aceng HM Fikri yang sebentar lagi akan lengser karena dimakzulkan?

Nama Bupati Garut Aceng HM Fikri mengemuka setelah skandal nikah kilatnya terungkap. Aceng terukir dalam sejarah sebagai bupati pertama yang dimakzulkan oleh rakyatnya sendiri.

Mantan Presiden Paraguay Fernando Lugo dituding memiliki anak di luar nikah dengan seorang wanita. Untuk membuktikannya, Lugo yang mantan uskup gereja ini harus melakukan tes DNA.

Berdasarkan amar putusan MA, DPRD Garut memutuskan Aceng melanggar etika dan perundang-undangan. Melalui rapat paripurna, mereka menetapkan akan mengirimkan surat keputusan pelengseran ke Presiden melalui Mendagri. Apa respons Aceng?

Bupati Garut Aceng HM Fikri mengaku telah menerima salinan putusan MA atas dirinya. Meski mengaku belum mendalami substansi putusan MA tersebut, ia menyatakan bahwa isi putusan tersebut tak ada kata 'pemakzulan'.

Dalam pembelaan ke MA, Bupati Aceng menganggap nikah sirinya tidak melanggar karena nikah siri sesuai syariat Islam."MA bukanlah lembaga peradilan etika, melainkan lembaga peradilan hukum," kata Aceng.