Tim Seleksi Menteri detikcom mengusulkan arsitektur kabinet alternatif untuk kabinet pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengapresiasi hal tersebut dan menyatakan bahwa kabinet bisa saja lebih ramping.

Deputi Kantor Transisi Andi Widjajanto mengungkapkan bahwa ada 3 lapis nama-nama calon menteri yang disiapkan untuk Jokowi-JK. Saat ini, Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut sedang memperhatikan lapis yang pertama.

Program Seleksi Menteri detikcom diluncurkan sebagai upaya untuk mengusulkan nama-nama berkualitas sebagai calon menteri untuk Jokowi-JK. Program ini pun dipastikan independen dan objektif.

Diskusi Seleksi Menteri detikcom yang membedah usulan nama menteri dan format kabinet untuk Jokowi-JK sudah dimulai. Anda dapat menyaksikannya lewat live streaming di detikTV.

Tim Seleksi Menteri detikcom mengusulkan 72 nama calon menteri untuk Jokowi-JK yang ditempatkan dalam 2 usulan format kabinet. Usulan itu akan dibedah dalam Diskusi Seleksi Menteri yang berlangsung hari ini, Selasa (30/9/2014). Anda dapat menyaksikannya lewat live streaming!

DPR-RI menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang sudah berlangsung selama dua tahun.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan dilantik 21 hari lagi. Namun bocoran mengenai nama-nama menteri kabinet mereka belum jua mengemuka.

Tapi, bila semua yang terjadi atas sepengetahuan dan kesadaran Presiden SBY. Bahkan SBY sendiri sesungguhnya sutradara di balik drama paripurna DPR dengan lakon utama Fraksi Demokrat tersebut, maka jangan salahkan bila hari-hari terakhir ini rakyat marah dan merasa tertipu, lalu berkata, “shamed by you”.

"Kalau ditemukan fakta rapat paripurna itu melanggar katakanlah keadaban politik nasional. Maka kemudian saya mengatakan bahwa dengan dasar seperti presiden tetap dapat menyatakan tidak setuju asal fakta itu kuat,"

Menurut sejumlah pakar hukum tata negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menarik RUU Pilkada saat sidang paripurna. Namun, apakah Mendagri Gamawan Fauzi mendapat arahan untuk menarik RUU Pilkada dari presiden?