Perwakilan beberapa LSM menemui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) terkait penetapan pelaksana tugas (Plt) KPK. Mereka meminta agar Plt KPK tidak berasal dari polisi atau jaksa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tidak turut campur dalam pemilihan Plt Pimpinan KPK. Ini untuk menunjukan independensi KPK setelah Perppu dikeluarkan.

Dua pimpinan KPK yang dijadikan tersangka karena mencekal koruptor membuat orang yang kredibel ogah menjadi pimpinan KPK. Ke depan kriminalisasi pimpinan KPK itu tak boleh terjadi lagi.

Beberapa perwakilan masyarakat sipil dan LSM menolak Perpu Nomor 4/2009 yang berisi tentang Plt Pimpinan KPK. Beberapa LSM pun menemui Ketua MK Mahfud MD.

Semangat memberantas korupsi dengan KPK sebagai simbolnya harus tetap dikobarkan. Sebab, jika yang terjadi sebaliknya koruptorlah akan tertawa lebar dan merasa menang. Dan, untuk yang satu ini kita tidak bisa diam membiarkannya. 

Lima orang telah ditunjuk Presiden SBY sebagai Tim Perumus Plt Pimpinan KPK. Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis masuk di dalamnya. Dua tokoh itu dinilai bukan tokoh independen, tapi tokoh di lingkaran SBY.

Tayangan sebuah televisi berita hari Selasa, 22 September 2009 tentang Kontroversi PerPPU Plt KPK, sungguh muatannya dirasakan memprihatinkan. Dengan demikian malah memperdalam kegalauan masyarakat tentang pemberantasan korupsi.

Rencana penerbitan Perpu Plt pimpinan KPK, rupanya belum menjadi perhatian Gus Dur. Dia pun menolak berkomentar soal isu tersebut.

Langkah Presiden SBY yang hendak mengeluarkan Perpu untuk mengisi kekosongan KPK dipertanyakan. Perpu dinilai bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang menimpa KPK saat ini.

Proses penunjukan pejabat pelaksana tugas sementara pimpinan KPK sepenuhnya akan dilakukan Presiden SBY. Pembentukan tim kecil untuk menyusun daftar kandidat dinilai terlalu makan waktu.