PKS mendorong revisi UU Pemilu, salah satunya menurunkan presidential threshold atau ambang batas calon presiden (capres) demi mencegah politik identitas.
Keluarga kerajaan Dubai mengatakan Putri Latifa "dijaga di rumah" setelah PBB meminta Uni Emirat Arab untuk memberikan bukti bahwa sang putri masih hidup.
Wacana revisi UU Pemilu kembali muncul tanpa mengubah aturan pilkada. PKB menilai UU Pemilu perlu direvisi, sementara tidak perlu revisi untuk UU Pilkada.