Menhub melarang ojek pangkalan maupun berbasis online untuk mengangkut penumpang. Pelarangan itu dinilai telat karena ojek sudah tumbuh subur.

Surat Pemberitahuan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang melarang transportasi online menuai protes dari masyarakat. Presiden Jokowi pun bereaksi.

Kehebohan netizen mengenai aturan pelarangan Go-Jek dan layanan transportasi berbasis aplikasi lainnya langsung ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo.

Ribuan orang menandatangani petisi menuntut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mencabut aturan yang melarang Go-Jek dkk.

Wagub Djarot angkat bicara tentang Menhub Jonan melarang operasi Go-Jek dkk yang berbasis aplikasi. Ia menilai larangan itu tidak memperhatikan aspek sosial.

Protes dan kritik mengalir untuk Menhub Jonan terkait larangan Go-Jek, GrabBike, Uber dan lainnya. Alsan Jonan soal UU yang tak mengatur juga disandingkan dengan moda transportasi yang ada saat ini. Apa semuanya juga patuh UU?

Protes dan kritik mengalir untuk Menhub Jonan terkait larangan Go-Jek, GrabBike, Uber dan lainnya.

Ahok telah menyusun sejumlah rencana di awal tahun baru 2016. Salah satunya merotasi Dirut PT Transportasi Jakarta ANS Kosasih pada Januari mendatang.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang pengoperasian transportasi pelat hitam berbasis aplikasi internet, sehingga Go-Jek, GrabBike, Blu-Jek, Lady-Jek, Uber Taxi dan Grab Car dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta regulasi turunannya.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melarang seluruh ojek online beroperasi karena dinilai ilegal. Namun Kemenhub menyerahkan penindakannya kepada aparat kepolisian.