Aktivis dan influencer menyerahkan tuntutan '17+8' ke DPR RI, meminta penyelesaian hingga 5 September 2025. Tuntutan mencakup reformasi dan transparansi.
Ali Fikri mengatakan Indra juga dicecar soal adanya vendor yang diduga mendapatkan keuntungan sepihak dari proyek rumah jabatan DPR yang berujung kasus korupsi.
Sidang etik kasus dugaan penyalahgunaan wewenang soal mutasi ASN di Kementan kembali digelar hari ini. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hadir dalam persidangan.