Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menggugat hasil Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu isi gugatan pasangan Prabowo-Hatta ialah masalah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang dianggap sebagai bentuk kecurangan untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK. Tetapi, gugatan itu kandas di tangan MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan terkait hasil Pilpres 2014 yang diajukan oleh Prabowo-Hatta. Salah satu gugatan yang ditolak, terkait dugaan pelanggaran pada 5.841 TPS di DKI Jakarta. Apa alasan MK menolak gugatan Prabowo tersebut?

Tim Prabowo-Hatta mempermasalahkan banyaknya Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Pilpres 2014 dalam gugatan hasil pilpres. Mahkamah Konstitusi (MK) menilai dalil gugatan itu tak relevan.

MK akan memutuskan sengketa pilpres pada Kamis (21/8) mendatang. Direktur Perludem, Titi Anggraeni, menilai kecil kemungkinan gugatan dari kubu Prabowo-Hatta itu akan diterima.

Tim Prabowo-Hatta menyoroti persoalan pemilih tambahan dalam DPK dan DPKTb. Pelaksanaan Pilpres 2014 dinilai banyak kecurangan dan sarat mobilisasi pemilih untuk mencoblos calon tertentu.

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) masih berproses di MK. Sambil menunggu putusan tanggal 21 Agustus besok, kubu Jokowi-JK memberikan penilaian soal gugatan kecurangan yang diajukan Tim Prabowo-Hatta.

DPK dan DPKTb dipermasalahkan oleh Tim Prabowo-Hatta lantaran dinilai memuat banyak kecurangan. Namun Tim Jokowi-JK menunjukkan bahwa Prabowo pernah menyarankan pendukungnya untuk memilih dengan menggunakan DPK dan DPKTb.

DPK dan DPKTb menjadi polemik. Keabsahan dua jenis daftar pemilih itu disorot sebagai daftar yang ilegal lantaran tak diatur undang-undang.

Kubu Prabowo-Hatta menduga ada pelanggaran Pilpres 2014 terstruktur, sistematis dan masif terkait Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Prabowo-Hatta menilai ada jumlah DPKTb yang melebihi DPT. 

Tokoh masyarakat Marwah Daud Ibrahim didatangkan kubu Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi ahli. Marwah menjelaskan soal DPT oplosan dan meminta MK mendiskualifikasi Jokowi-JK dari Pilpres 2014.