Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sudah memasuki tahap persidangan terkait kasus dugaan suap sengketa pilkada. Tindakan Akil yang sangat mencoreng citra peradilan di tanah air haruslah dibayar dengan vonis yang berat.

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara.

Kehadiran hakim konstitusi Patrialis Akbar di sidang perdana Akil Mochtar mendapat kritik. Namun Patrialis balik bertanya dasar kode etik yang ditudingkan dilanggar dirinya.

Indonesia Corruption Watch mengungkapkan ketidakhadiran hakim konstitusi Patrialis Akbar dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama dengan sidang perdana Akil Mochtar, Kamis (20/2). Tapi Patrialis punya alasan mengapa dirinya bolos.

Komisi Pemberantasan Korupsi diminta mengusut tuntas perkara suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Sejumlah kepala daerah yang memberi atau menjanjikan duit pengurusan penanganan sengketa pilkada harus diselidiki.

Partai Gerindra secara tegas menolak hakim MK yang berasal dari parpol. Hakim MK yang berasal dari parpol ditakutkan akan memiliki konflik kepentingan.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyindir anggota DPR yang mendaftar menjadi calon hakim MK. Anggota DPR harusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat daripada mendaftar untuk dirinya sendiri.

Kedatangan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar ke sidang Akil Mochtar dipertanyakan. Baik Patrialis maupun MK harus menjelaskan alasan dibalik kedatangan Patrialis itu. 

Kedatangan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar datang dalam persidangan Akil Mochtar dipersoalkan. Selain itu, Patrialis malah tidak datang dalam persidangan di MK. 

Waketum PPP yang juga anggota Komisi III Dimyati Natakusumah meramaikan bursa hakim konstitusi. Dia mengaku pernah dikriminalisasi di kasus korupsi sehingga berniat menjadi hakim di MK.