Wakil Ketua DPD La Ode Ida menegaskan kalau institusinya tidak setuju dengan usulan Pilkada lewat DPRD. Menurutnya, usulan sistem ini bertentangan dengan prinsip pro demokrasi dan konstitusi yang menjamin hak pilihan rakyat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ternyata mengandalkan teknologi video conference untuk mengurangi biaya dan kompleksitas dalam pengawasan Pemilu di 33 propinsi di Indonesia.

Pemungutan suara di Indonesia masih menggunakan‎ kertas dan paku. Sebenarnya, BPPT sudah menyiapkan perangkat pemungutan suara elektronik atau disebut e-voting. Namun penerapan secara masif untuk pemungutan suara di Indonesia masih terkendala.

Koalisi Merah Putih sepakat mendukung Pilkada lewat DPRD. ‎Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun,‎ mengatakan argumentasi yang dibangun parpol soal Pilkada dipilih oleh DPRD tidaklah tepat.

PDI Perjuangan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, atas direvisinya Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Tjahjo optimis gugatan itu dikabulkan sehingga kursi pimpinan DPR dikembalikan pada pemenang Pemilu.

Setelah melalui perdebatan, ‎Komisi II DPR akhirnya mengetok palu merekomendasikan Pansus Pilpres 2014. Ketua komisi II Agun Gunajar, menjelaskan ada masalah yang harus diselesaikan dari berbagai persoalan Pilpres 2014.

Rapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu berbuntut menjadi ajang untuk menggolkan Pansus Pilpres 2014. Setelah PKS, desakan membentuk Pansus juga mencuat dari Fraksi Golkar.‎‎

JPPR mengkritik kinerja KPU soal pelaporan dana kampanye Pileg 2014. KPU dinilai telah gagal melakukan sosialisasi atas keterlambatannya menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang dana kampanye yang baru disahkan pada 7 bulan setelah parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Meskipun MK telah mengetukkan palu keadilan dan pesta demokrasi pemilihan presiden telah berakhir, rupanya kubu Prabowo belum mau legowo. Sejumlah jalan sudah dan akan dititi untuk mempersoalkan kemenangan Jokowi. Tercatat 10 langkah yang sudah dijalani dan yang masih menanti.

DPD PDIP DKI Jakarta mengajukan Boy Bernadi Sadikin sebagai calon wakil gubernur untuk mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Meski nantinya Jokowi tak lagi menjadi pucuk pimpinan DKI, PDIP akan terus mendukung kebijakan Ahok.