Pemerintah dapat mulai menggunakan UU Ormas baru untuk menjerat aksi anarkis kelompok yang kerap melakukan razia liar pada bulan Ramadan. Apa komentar anda?

Mendagri mengeluh Keppres tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dicabut. Mahkamah Agung (MA) meminta Mendagri menghormati putusan tersebut.

Mendagri mengeluhkan terkait dibatalkannya Keppres Pengendalian Minuman Beralkohol. Dengan dibekukan Kepres tersebut pemerintah pusat tidak bisa mengawasi peredan miras.

Aksi sweeping yang dilakukan ratusan massa Front Pembela Islam (FPI) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) semakin memanas. Massa yang mayoritas berbaju putih dan kopiah pecahkan botol miras di hadapan penjualnya.

Front Pembela Muslim getol mensweeping pedagang minuman beralkohol berskala kecil di Mojokerto. Padahal di Mojokerto sendiri berdiri pabrik bir terbesar di Indonesia yang tak pernah diotak-atik.

Ratusan massa dari Front Pembela Islam dan Jamaah Ansharut Tauhid nyaris bentrok dengan aparat kepolisian saat melakukan sweeping minuman keras di Hotel Sun Palace, Malang.

Kemenangan FPI dalam menggugat Keppres RI No 3/1997 menjadi fenomena menarik. Hasil dari gugatan ini adalah pemerintahan daerah dapat dengan bebas mengatur peredaran minuman keras di daerahnya.

Keputusan MA yang membatalkan Kepres No. 3/1997 berujung pada otoritas daerah dalam mengatur peredaran miras. Pemprov DKI sampai saat ini belum menentukan sikap terkait hal tersebut.

Payung hukum skala nasional yang mengatur tata niaga minuman keras (miras) dicabut Mahkamah Agung (MA). Alhasil, miras bisa dilarang total di suatu daerah lewat Perda.

Putusan MA yang mencabut Keppres soal tata kelola minuman keras (miras) banjir pujian. PPP langsung mendorong seluruh anggotanya di DPRD untuk segera menindaklanjuti dengan membuat Perda antimiras.