Menjadi bagian dari lembaga antikorupsi tak jarang para pegawai KPK menerima sejumlah teror. Teror tersebut bermacam-macam jenisnya mulai dari sms hingga yang berdampak pada keselamatan fisik.

Mantan komisioner KPK Haryono Umar bertutur terkait ancaman yang pernah diterimanya selama menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2007-2011 silam. Ancaman yang diterima Haryono mulai dari sms hingga didatangi langsung ke kediamannya.

Presiden Joko Widodo berjanji untuk menyelesaikan kisruh KPK-Polri pekan ini. Janji itu pun ditagih karena apabila tak tuntas maka Jokowi dianggap tak konsisten.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan ada pihak yang melakukan teror terhadap penyidik dan para pegawai KPK. Menanggapi hal ini, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta agar pihak yang merasa diteror melapor ke polisi.

Muhtar Ependy dituntut 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 5 bulan kurungan. Muhtar diyakini terbukti menghalangi penyidikan KPK dalam perkara bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dituntut hukuman 9 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsidair 5 bulan kurungan. Sedangkan Masyito dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Komnas HAM mendesak Presiden Joko Widodo untuk lebih tegas mengatasi konflik KPK dan Polri. Sebab konflik tersebut kini semakin tajam dan dikhawatirkan dampaknya akan semakin buruk bagi negara.

Sejumlah pejabat struktural KPK dipanggil oleh Bareskrim Mabes Polri tanpa sepengetahuan Wakapolri Badrodin Haiti. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut.

Mabes Polri menyatakan KPK belum melaporkan teror yang disebutkan diterima oleh pegawai benteng anti korupsi itu. Mabes Polri pun berharap KPK menjelaskan bentuk teror yang dimaksud.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengadakan audiensi dengan Ketua DPD Irman Gusman. Dalam kesempatan ini, salah satu komponen Koalisi yakni ICW menyatakan ketidaktegasan Presiden Joko Widodo.