Presiden SBY tidak terganggu dengan tindakan masyarakat yang membandingkan kesigapannya dalam mengatasi banjir Wasior, Papua, dengan kesigapan Presiden Chili Sebastian Pinera yang menyelamatkan 33 penambang yang terperangkap selama 69 hari.

Reshuffle yang dilakukan Presiden SBY sebelumnya dinilai terlalu kental alasan politis. Padahal seharusnya reshuffle yang dilakukan harus didasarkan pada kinerja para pembantu presiden yang ada di kabinet.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang ditargetkan menjadi Capres 2014 dinilai memiliki masalah popularitas. Popularitas Ical masih jauh dibandingkan SBY dan Megawati.

Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sering dituduh media Malaysia sangat Indonesianis. Bahkan media di Negeri Jiran itu sering menyebutnya antek Indonesia karena sering berbicara tentang Indonesia.

Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menilai hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia harus didasari dengan semangat nilai kerukunan dan kemanusiaan. Ia juga meminta hubungan masyarakat dilandasi dengan etika.

Mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR Marzuki Alie yang dilayangkan Komisi III DPR RI dinilai berlebihan. Namun demikian, Marzuki Alie musti membuat klarifikasi isi pertemuan dengan calon tunggal Kapolri Komjen Timur Pradopo.

Polri mengeluarkan aturan tembak di tempat bagi pelaku kerusuhan. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai kebijakan itu terlalu berlebihan alias lebay. Aturan ini diduga sebagai antisipasi aksi unjukrasa 20 Oktober, 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono.

MA yang tidak menerima peninjauan kembali (PK) Kejagung atas kasus Bibit S Rianto-Chandra Hamzah, dinilai bak memakai kaca matakuda. MA tidak melihat kembali kasus kriminalisasi kedua pimpinan KPK itu.

Sejak awal, kasus Bibit S Rianto-Chandra Hamzah memang menuai kontroversi. Ada 4 hal yang menguatkan adanya rekayasa kasus Bibit-Chandra.

Presiden SBY harus segera memberikan arahan yang jelas agar kasus Bibit-Chandra segera tuntas pasca putusan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan PK Kejagung atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dua pimpinan KPK itu.