Seorang tokoh yang pernah berniat mencalonkan diri jadi presiden ternyata mempunyai utang kepada negara sebesar lebih dari US$ 10 juta. Meski punya banyak utang, tokoh itu tetap bergelimang mobil mewah.

Depkeu mengaku kesulitan melakukan inventarisasi dan penilaian aset di Departemen Pertahanan dan TNI. Padahal upaya mulai dari mengirim surat edaran hingga rapat antar Menteri sudah dilakukan.

Jumlah piutang negara sampai dengan 15 Juni 2009 sebanyak Rp 53,8 triliun, dengan berkas piutang sebanyak 179.525 berkas.

ICW cs melaporkan 29 nama calon anggota BPK yang bermasalah ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Calon anggota BPK tersebut ada yang berstatus tersangka hingga berlatar belakang parpol.

Sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara dan berfungsi sebagai lembaga supremasi hukum, BPK harus kuat. Oleh sebab itu, lembaga ini harus dipimpin oleh ketua yang kuat dan tegas, sehingga tidak mudah diintervensi.

Selama ini dalam memilih ketua dan anggota lembaga negara, DPR hanya melakukan fit and proper test atau uji kelayakan. Namun untuk memilih Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diharuskan melakukan uji kompetensi.

Koalisi Pemantau Seleksi Calon Anggota BPK menuntut Komisi XI DPR untuk menggugurkan dua nama peserta dari pencalonan anggota BPK. Mereka adalah Endin Soefihara dan Udju Djuhaeri.

Jamsostek akan bentuk Investment Fund di semester I-2010 untuk mengelola investasi perseroan. Modal awal yang akan diberikan adalah Rp 500 miliar.

Jamsostek berencana melepas sahamnya di 4 anak usaha yang tidak sesuai dengan bisnis inti perseroan, yaitu Marga Mandala Sakti, Bank Agro, Hotel Sofitel di Bali dan sebuah broker reasuransi.

Jamsostek siapkan dana sebesar Rp 4 triliun untuk klaim dana JHT dan PHK di 2009. Jumlah ini meningkat dibanding 2008 yang sebesarRp 3 triliun.