Namun sejumlah simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan pendukung calon presiden Joko Widodo kemudian mengirimkan puisi tandingan. Pemilihan umum tahun ini pun memunculkan penyair-penyair baru.

Perang satire antara PDIP dan Gerindra terus bergulir. Waketum Gerindra Fadli Zon kembali melempar puisi yang isinya menyindir PDIP dan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.

KPK tidak sendirian dalam menghadapi rencana pemerintah dan DPR untuk membahas RUU KUHAP yang disinyalir dapat melemahkan lembaga antikorupsi itu. Muncul dukungan berupa petisi dari masyarakat.

Rapopo. Ini permisif khas Jawa. Memaafkan yang salah. Mendoakan yang memfitnah. Sekaligus melahirkan dukungan batin siapa saja. Sikap yang mengental menjadi ideologi perlawanan diam. Perlawanan?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis 56 lembaga survei dan 19 lembaga Pemilu 2014. Hal ini dilakukan agar koordinasi antar lembaga bisa berjalan dengan tertib dan bisa saling membantu.

Golput semakin marak di kalangan anak-anak muda. Sebagian anak muda lainya berpendapat golput bukan solusi memecahkan persoalan bangsa.

Gerindra menilai pemerintah lamban merespos setiap kejadian buruk menimpa Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri seperti kasus Satinah yang terancam mati. Kalau Prabowo Subianto menjadi presiden, persoalan ini bakal menjadi prioritas pertama yang dibenahi.

Prof Dr Haryono Suyono menyatakan posyandu bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengontrol jumlah penduduk Indonesia. Bagaimana caranya?

Fenomena gerakan pemilu di Indonesia saat ini muncul dengan berbagai gerakan pro demokrasi yang mengambang. Bicara demokrasi banyak lapisan masyarakat yang bingung, bahwa demokrasi disalahgunakan sehingga terjadi paradigma demokrasi tidak mencerminkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, karena sudah hilang rohnya.

MUI mengimbau umat Islam memilih caleg yang saat ini masih menjadi anggota DPR namun sering membolos. Anggota DPR yang seperti itu dianggap sebagai wakil rakyat yang tidak amanah terhadap jabatannya.