Pemerintah Prancis tengah mengerahkan semua opsi diplomatik dalam upaya menyelamatkan warganya, Serge Atlaoui dari eksekusi mati di Indonesia.

Pemerintah Jokowi harus didukung untuk teguh dan berani terus melaksanakan hukuman mati terhadap pembuat dan jaringan narkoba. Namun, prestasi kerja Jokowi-JK akan menjadi paripurna jika melakukan sejumlah langkah 'berani' lainnya seperti di bidang korupsi dan kinerja kementeriannya.

Pemerintah Prancis mengecam eksekusi mati yang telah dilakukan otoritas Indonesia terhadap delapan terpidana mati kasus narkoba, yang 7 di antaranya adalah warga asing.

‎Presiden Jokowi dengan lantang menyebut Indonesia darurat narkoba. Tak hanya itu, Jokowi mengaku akan menolak permohonan grasi 64 terpidana mati yang tersangkut kasus narkotika.

‎Eksekusi mati sudah dilaksanakan. 8 Terpidana mati kasus narkoba tewas di tangan regu tembak di Nusakambangan, Cilacap.

Jaksa Agung HM Prasetyo yakin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa memahami kebijakan pemerintah Indonesia yang tetap melaksanakan eksekusi mati terhadap 9 terpidana kasus narkoba. Menurutnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki kedaulatan hukum.

Desakan dari berbagai luar negeri tidak membuat pemerintah membatalkan eksekusi mati terhadap 9 gembong narkoba. Proses hukum akan tetap berjalan. Namun memang waktunya tidak diberitahu secara terbuka.

Rencana keberangkatan misi kebudayaan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undip Semarang, ke PErancis terancam batal. Dikhawatirkan ada imbas jika eksekusi mati terhadap seorang warga Prancis dilakukan.

PTUN Jakarta tidak menerima gugatan gembong narkoba asal Prancis, Serge Atlaoui. Sesuai janji jaksa, maka Serge masuk dalam daftar tereksekusi mati sesuai janji semula yaitu 10 orang.

Tersiar kabar Kejaksaan Agung akan mengeksekusi mati 9 orang terpidana kasus narkoba dalam hitungan jam. Eksekusi ini dijatuhkan setelah pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka.