KPK diminta tidak ragu bergerak untuk mengungkap rekayasa kasus Bibit-Chandra. Seperti halnya temuan Tim 8, rekayasa harus dibongkar. Langkah itu juga demi tegaknya hukum di Indonesia.

Kasus Bibit-Chandra harus dibongkar tuntas. Masyarakat perlu tahu siapa di balik rekayasa itu. KPK disarankan segera bergerak, jangan sampai berhenti sampai pada Anggodo Widjojo.

Rekomendasi Tim 8 menyebut adanya dugaan rekayasa dalam kasus Bibit-Chandra. KPK sudah mengungkapkannya dengan memenjarakan Anggodo. Tapi langkah itu belum cukup.

Bukan rahasia lagi kalau kasus Bibit-Chandra direkayasa. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto pun mengungkapkan hal itu. Sayangnya Bibit enggan menyebut siapa perekayasa.

Melalui Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Penegakan HAM Denny Indrayana, Istana membantah telah memberi lampu hijau Kejagung untuk membawa kasus Bibi-Chandra ke pengadilan.

Gosip panas beredar, Kejagung atas persetujuan Istana akan membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan setelah PK-nya ditolak MA. Atas isu, Kejagung menangkis sebab masalah itu masih dalam tahap pembahasan.

Adanya dugaan rekayasa fakta dalam kasus yang menjerat Bibit dan Chandra membuat. Pihak KPK pun kini sedang membuka kemungkinan mengusut dugaan rekayasa kasus ini.

Kejaksaan Agung belum juga bersikap pasca tidak dapat diterimanya permohonan PK SKPP mereka oleh Mahkamah Agung. Seharusnya Kejaksaan segera bersikap mengikuti arahan Presiden yang tidak mau supaya kasus ini dibawa ke pengadilan.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar angkat bicara soal polemik ditolaknya PK kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Akil menyarankan agar jaksa menuntut bebas dua pimpinan KPK tersebut jika diajukan ke pengadilan.

Kasus korupsi ayat rokok dalam UU Kesehatan dihentikan penyidikannya oleh Mabes Polri dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) pun akan mengajukan praperadilan SP3 tersebut.