Kejagung sudah mengambil sikap terkait kasus Bibit-Chandra. Kejagung mengisyaratkan mengambil keputusan deponeering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

KPK berharap Kejagung tidak lagi mengulur-ngulur waktu dan menggantung nasib Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Padahal arahan SBY sudah jelas.

KPK diminta tidak ragu bergerak untuk mengungkap rekayasa kasus Bibit-Chandra. Seperti halnya temuan Tim 8, rekayasa harus dibongkar. Langkah itu juga demi tegaknya hukum di Indonesia.

Kasus Bibit-Chandra harus dibongkar tuntas. Masyarakat perlu tahu siapa di balik rekayasa itu. KPK disarankan segera bergerak, jangan sampai berhenti sampai pada Anggodo Widjojo.

Rekomendasi Tim 8 menyebut adanya dugaan rekayasa dalam kasus Bibit-Chandra. KPK sudah mengungkapkannya dengan memenjarakan Anggodo. Tapi langkah itu belum cukup.

Bukan rahasia lagi kalau kasus Bibit-Chandra direkayasa. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto pun mengungkapkan hal itu. Sayangnya Bibit enggan menyebut siapa perekayasa.

Melalui Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Penegakan HAM Denny Indrayana, Istana membantah telah memberi lampu hijau Kejagung untuk membawa kasus Bibi-Chandra ke pengadilan.

Gosip panas beredar, Kejagung atas persetujuan Istana akan membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan setelah PK-nya ditolak MA. Atas isu, Kejagung menangkis sebab masalah itu masih dalam tahap pembahasan.

Adanya dugaan rekayasa fakta dalam kasus yang menjerat Bibit dan Chandra membuat. Pihak KPK pun kini sedang membuka kemungkinan mengusut dugaan rekayasa kasus ini.

Kejaksaan Agung belum juga bersikap pasca tidak dapat diterimanya permohonan PK SKPP mereka oleh Mahkamah Agung. Seharusnya Kejaksaan segera bersikap mengikuti arahan Presiden yang tidak mau supaya kasus ini dibawa ke pengadilan.