Pemerintah segera berkomunikasi dengan para tokoh yang menolak pengesahan RUU Rahasia Negara. Ini bagian konsolidasi agar produk hukum itu kelak seimbang antara kepentingan pertahanan negara dan unsur demokrasi.

Pengesahan RUU Rahasia Negara tidak perlu harus akhir September ini. Banyak kontroversi harus diselesaikan dahulu agar produk hukum itu seimbang antara kepentingan keamanan dan kebebasan. Demikian arahan SBY.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dijadwalkan akan bertemu dengan Panja RUU Rahasia Negara di ruang sidang Komisi I DPR siang nanti pukul 14.00 WIB. Sebelum bertemu DPR, Menhan 'lapor' dulu kepada Presiden SBY.

Sikap pemerintah yang tiba-tiba berbalik arah soal RUU Rahasia Negara (RN) dan menyalahkan Komisi I DPR sebagai 'pengebut' pembahasan, langsung menuai kecaman.

Komisi I DPR akan meminta klarifikasi Menhan Juwono Sudarsono atas penyataannya yang menyebut DPR sebagai inisiator dikebutnya RUU Rahasia Negara.

Pernyataan Menhan Juwono Sudarsono bahwa DPR-lah yang ngotot segera mengesahkan RUU Rahasia Negara dibantah Effendi Choirie (Gus Choi). Anggota Panja RUU Rahasia Negara ini justru menyebut pemerintahlah yang ngotot agar RUU tersebut segera disahkan.

Fraksi PDIP menyesalkan pernyataan Menhan Juwono Sudarsono yang mengatakan DPR-lah yang ingin pembahasan RUU Rahasia Negara dikebut. Sebab pembahasan dilakukan bersama-sama antara DPR dan pemerintah.

Apakah RUU Rahasia Negara yang mengundang kontroversi itu akan disahkan dalam masa sidang ini atau tidak? Jawabnya tergantung Presiden SBY. Jika SBY menghendaki pengesahannya diundur, sangat mungkin DPR akan menurutinya.

Pernyataan Menhan yang menyebut DPR mendesak RUU Rahasia Negara cepat diselesaikan dikritik anggota Panja RUU Rahasia Negara. Tindakan Menhan dinilai sebagai bentuk cuci tangan.

Menhan Juwono memberi jaminan RUU Rahasia Negara tidak akan menciderai kebebasan pers. Masyarakat pun diimbau tidak perlu khawatir.