Salah satu calon hakim MK yang akan diuji oleh Komisi III DPR adalah politisi PPP Dimyati Natakusumah. Dimyati mengaku keinginannya untuk menjadi hakim MK makin menyusut.

Komisi III DPR telah menetapkan 9 tim pakar untuk menyeleksi calon Hakim Konstitusi (MK). Namun satu orang dicoret karena diketahui sebagai caleg DPR RI.

Terdakwa perkara suap ke Akil Mochtar, Hambit Bintih, diingatkan agar tidak mempercayai 'makelar' yang mengklaim bisa mempengaruhi hakim untuk mengurangi putusan hukuman.

Bupati Gunung Mas Hambit Bintih didakwa menyuap mantan Ketua MK Akil Mohctar untuk penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas dan dituntut 6 tahun penjara. Hambit mengaku tetap menghargai tuntutan jaksa meski merasa keberatan.

Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan kurungan. Hambit dinilai terbukti menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mohctar untuk penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas.

Politisi Golkar Chairun Nisa dituntut 7,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dalam kasus suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Nisa dianggap terbukti menjadi perantara suap dari Bupati nonaktif Hambit Bintih ke mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Sidang Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (PT BPP), Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, batal lagi digelar. Alasannya, Wawan masih dirawat di RS Sukanto Polri, Kramat Jati, Jaktim.

Hakim Pahala Sethya Lumbanbatu menjalani sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dengan dugaan pelanggaran kode etik mengonsumsi narkoba. Pahala direkomendasikan pemecatan.

Komisi III DPR RI menggandeng Tim Pakar untuk membantu menyeleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf memaparkan proses seleksi tersebut.

Komisi III DPR RI menggandeng para pakar untuk menyeleksi calon hakim MK. Wakil Ketua Komisi III Al Muzzamil Yusuf menyebut para pakar ini adalah figur-figur negarawan.