Marten Boiliu, seorang satpam korban PHK mengukir sejarah baru. Seorang diri, Ia berhasil memaksa pemerintah meninjau kembali aturan UU Ketenagakerjaan. Terutama pasal yang mengatur soal kedaluwarsa hak buruh pasca pemutusan hubungan kerja.

Marten Boiliu, seorang satpam korban PHK mengukir sejarah baru. Seorang diri, Ia berhasil memaksa pemerintah meninjau kembali aturan UU Ketenagakerjaan. Terutama pasal yang mengatur soal kedaluwarsa hak buruh pasca pemutusan hubungan kerja.

Maling menguras brankas berisi uang ratusan juta rupiah milik supermarket Borma di Jalan Margacinta, Kota Bandung. Pelaku diduga lebih dari dua orang itu menjebol tembok supermarket.

Siapa nyana, seorang satpam bisa mempercundangi DPR dan pemerintah. Marten Boiliu bisa mengalahkan keduanya untuk menghapus Pasal 96 UU Ketenagakerjaan di MK.

Siapa yang mengira seorang satpam mampu membuat Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonannya untuk membatalkan sebuah pasal dari undang-undang. Ya, Marten Boiliu telah berhasil membuat MK meloloskan permintaannya dengan membatalkan Pasal 96 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebagai warga negara Indonesia, Marten Boiliu menghormati hak setiap orang berdemonstrasi di jalanan. Namun ia lebih memilih jalur hukum melawan DPR dan pemerintah di MK. Apa alasannya?

Satu dasawarsa hak konstitusional buruh dikebiri oleh Pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang dibuat DPR dan pemerintah. "Beracara di MK, saya tidak dikenakan biaya sedikitpun. Gratis," kata Marten.

Perjuangan Marten Boiliu mencari keadilan tidaklah mudah. Siapa nyana, UU Ketenagakerjaan yang dibuat DPR dan pemerintah dengan uang miliaran rupiah dari APBN terpatahkan oleh seorang satpam.

Sekolah Budi Mulia Dua (BMD) milik Amien Rais disatroni maling. Kawanan maling tersebut sempat melukai dan melumpuhkan satpam.

Dengan nada penuh semangat, satpam Marten Boiliu menceritakan suka duka mengajukan gugatan di MK dengan hasil manis. DPR dan pemerintah harus rela pasal 96 UU Ketenagakerjaan harus dihapus MK.