Dalam Konferensi Internasional antisuap diwacanakan untuk memperlakukan koruptor seperti halnya teroris. Polri siap memperlakukan koruptor layaknya teroris jika peraturannya disepakati. Janji?

Kalangan penggiat antikorupsi ramai-ramai mengecam adanya pasal yang mengatur pembebasan bagi pejabat negara yang korupsi sebesar Rp 25 juta di draf revisi UU Tipikor. Kecaman itu didengar dan kini pasal tersebut sudah dihapus.

Ancaman pidana terhadap koruptor dan teroris dinilai sama. Karena itu, penanganannya pun harus luar biasa karena koruptor dan teroris adalah kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime.

Dukungan untuk memperlakukan koruptor layaknya teroris terus mengalir. Kali ini suara positif datang dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Bahkan aturan itu bisa diterapkan segera.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju dengan wacana untuk menghukum pelaku korupsi seperti pelaku terorisme. Penangkapan koruptor pun jadi bisa sekaligus dilakukan Densus 88 yang biasa menangani teroris.

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat membahayakan. Negara-negara yang berkomitmen memberantas korupsi sepakat memperlakukan koruptor seperti teroris. Bahkan, ada penilaian bahwa koruptor adalah the real terrorist. Bila Anda setuju koruptor sama dengan teroris, pilih Pro!

Ide agar koruptor diperlakukan seperti teroris, disepakati negara-negara peserta konferensi internasional antisuap di dunia bisnis internasional. Berbagai kalangan setuju perlu ada tindakan keras agar pelaku korupsi jera.

Teroris memang berbahaya karena mereka melakukan aksinya dengan membunuh sekelompok orang di daerah. Lalu bagaimana dengan koruptor? Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai koruptor lebih berbahaya. Kok bisa?

Wacana melarang seseorang untuk ditolak masuk ke negara tertentu karena pernah korupsi dinilai melanggar HAM. Ada yang lebih penting yakni mencegah aset koruptor keluar negeri dibanding koruptornya yang dilarang.

Di saat politisi partainya disebut-sebut terkait kasus suap Kemenpora, Presiden SBY giat mempromosikan kebijakannya yang antikorupsi. Dia menyatakan, Indonesia saat ini sedang merevisi aturan antikorupsi. SBY berjanji akan melawan setiap perilaku korup.