Partai Demokrat sedang negosiasi. ‘Membeli’ partai lain untuk diajak koor bareng. Label pembelian itu bernama koalisi. Draf sedang disusun untuk ditandatangani. Inilah cara eksekutif ‘membeli’ wakil rakyat dengan upeti jabatan menteri.

Universitas Indonesia (UI) memberikan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Politik kepada Presiden Turki Abdullah Gul. Abdullah dinilai sebagai salah satu tokoh politik yang berpengaruh.

DPR memprotes keras tindakan delapan menteri yang menghentikan pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). DPR mengancam menggunakan hak interpelasi menyangkut sikap pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.

Fraksi PAN (FPAN) pantang mundur dalam menolak pembangunan gedung baru DPR. Sebagai upaya penolakan itu,  PAN akan mengirimkan surat ke Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR agar detail desain gedung baru itu diparipurnakan.

Alkisah, di tanah Papua akan dibangun proyek pembangunan Kementerian BUMN. Sang Bupati pun diberi titah untuk membeli tanah tersebut. Langkah pun diambil dengan mengumpulkan 6 ketua suku yang memiliki tanah tersebut.

Perusahaan perikanan PT West Irian Fishing Industries, PT Dwi Bina Utama, PT Irian Marine Product Development, dan PT Alfa Kurnia menuding pemerintah menarik pajak ganda yaitu dengan UU PBB dan UU Perikanan.

Tindakan Pemerintah membekukan kepengurusan Nurdin Halid di PSSI dianggap belum cukup. Pegiat antikorupsi juga meminta agar kasus-kasus korupsi yang melibatkan Nurdin juga diusut tuntas.

FPAN menolak pembangunan gedung baru DPR dalam sidang paripurna, karena alasan biaya dan banyak rakyat menolak. Namun, FPAN bisa setuju gedung baru asalkan ada beberapa syarat yang dipenuhi.

FPAN meminta pembangunan gedung DPR dihentikan karena tidak disetujui rakyat. Sikap ini mendapat dukungan dari Koalisi Masyarakat Penegak Citra DPR dan Pemantau Rencana Pembangunan Gedung DPR.

Rapat anggota DPR terkadang penuh adu argumentasi dan tak jarang ada caci maki atau kata-kata kotor yang terlemppar. Nah, bagi wakil rakyat yang 'bersumbu pendek' seperti itu, bisa dituding melanggar Kode Etik DPR.