Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengancam akan memberi sanksi kepada para pegawai KPK yang beraksi memprotes pelimpahan perkara Komjen BG.

Saat banyak warga yang sulit makan negeri ini justru disibukkan dengan upaya pelemahan lembaga pemberantasan korupsi. Di lobby gedung pegawai KPK mogok kerja. Penyerahan kasus BG ke kejaksaan menyulut kekecewaan,

Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti memberi sinyal akan menghentikan perkara yang terkait dengan pimpinan dan pegawai KPK terkecuali kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Menanggapi aksi pegawai KPK, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta para pimpinan KPK untuk bisa menyelesaikan ketidaksepahaman dengan pegawainya.

Ratusan pegawai KPK membubuhkan tanda tangan di kain putih sebagai bentuk penolakan pelimpahan kasus BG ke Kejaksaan Agung. Kain putih ini kemudian dipajang di depan pintu masuk gedung KPK.

Pegawai KPK menegaskan, aksi mereka sudah sesuai aturan, bukan bentuk ketidaktaatan terhadap pemimpin seperti yang ditudingkan Yuddy.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap sengkarut RAPBD DKI segera mencapai titik temu. Pihaknya memberi waktu dua hari agar bisa segera memutuskan RAPBD, atau pihak Depdagri akan memberikan opsi terakhir.

Wakil Ketua KPK,‎ Zulkarnain mengimbau para pegawai KPK untuk menghentikan aksi demo. Menurutnya kondisi KPK yang sedang terpuruk saat ini harus dihadapi bersama secara kompak.

Ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdemo menolak pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan ke Bareskrim Polri dan menyebut KPK sudah berbeda dan segalanya bisa diperdagangkan.

Sejumlah pegawai KPK menggelar aksi penolakan terkait pelimpahan berkas Komjen Budi Gunawan ke institusi Kejaksaan Agung dan Polri. Namun, aksi ini mendapat kecaman dari Menteri Yuddy Chrisnandi.