Pengambilan paksa DPT disesali parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Jakarta. Aksi anarkis kelompok massa tertentu ini dinilai sudah menyalahi kesepakatan.

Pengambilan paksa DPT oleh orang yang mengaku kader PKS masih terus terjadi. KPUD kembali menerima laporan dari PPS di wilayah Cempaka Putih.

Militansi buta yang kebablasan dari kader parpol yang mengusung Calon Gubernur terbukti bisa mencederai demokrasi. Potret seperti itulah yang diperlihatkan oleh kader PKS yang mengusung Cagub/Wagub Adang Daradjatun/Dani Anwar.

Tim Advokasi KPU DKI Jakarta melaporkan PKS ke polisi terkait pengambilan paksa DPT. Langkah itu dinilai PKS salah alamat.

Massa PKS diberitakan mengambil paksa DPT di sejumlah PPS. Aksi itu dinilai sebagai reaksi spontan dari masyarakat yang kecewa terhadap KPUD.

Media massa memberitakan sejumlah kader PKS merampas dan mencuri DPT dari beberapa PPS. Namun partai yang mengusung Adang Daradjatun dan Dani Anwar menilai tuduhan itu sangat berlebihan.

Tim advokasi KPUD DKI melaporkan kasus perampasan DPT yang dilakukan sekelompok orang yang mengaku massa PKS di sejumlah kelurahan. Laporan tersebut dilayangkan ke Mapolres Jakpus.

Massa PKS disebut-sebut mengambil DPT di sejumlah PPS di DKI. Dalam aksi di depan KPUD DKI pun mereka tak segan melempar telur busuk yang lantas menimbulkan kericuhan.

Berita miring tentang PKS terwartakan. Dari tuduhan mengambil paksa daftar pemilih tetap di sejumlah PPS di DKI, hingga kericuhan demo massa PKS di depan KPUD DKI.

1 Petugas PPK, 1 Anggota PPS, dan 2 saksi mata dimintai keterangan polisi terkait perampasan DPT di Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat.