Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Buruk Koalisi DPR Dibelah

Buruk Koalisi DPR Dibelah

Koalisi Indonesia Hebat membentuk Dewan Perwakilan Rakyat tandingan dan melayangkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR. Alat kelengkapan Dewan juga disapu bersih Koalisi Merah Putih.
Senin, 03 Nov 2014 15:08 WIB
Rapat DPR Tanpa PPP, Fahri Hamzah: Tetap Sah!

detikNews

Rapat DPR Tanpa PPP, Fahri Hamzah: Tetap Sah!

Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menetapkan mitra ker‎ja komisi dan ruang kerja hanya dihadiri 5 fraksi, alias belum kuorum. Seharusnya rapat untuk mengambil keputusan dihadiri lebih dari 5 fraksi. 
Senin, 03 Nov 2014 12:06 WIB
DPR Lanjutkan Rapat Tentukan Mitra dan Ruang Kerja Komisi

detikNews

DPR Lanjutkan Rapat Tentukan Mitra dan Ruang Kerja Komisi

Setelah menetapkan ‎pimpinan komisi-komisi, DPR hari ini melanjutkan rapat untuk menentukan mitra kerja komisi dan ruang kerja komisi. Rapat hanya dihadiri fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Senin, 03 Nov 2014 11:32 WIB
Ketua DPR Setya Novanto Buka Peluang Islah dengan KIH

detikNews

Ketua DPR Setya Novanto Buka Peluang 'Islah' dengan KIH

Ketua DPR Setya Novanto memberikan perhatian terhadap polemik internal terkait munculnya pimpinan DPR dari Koalisi Indonesia Hebat. Untuk menyelesaikan masalah, dia akan membuka komunikasi dengan semua pimpinan fraksi.
Senin, 03 Nov 2014 10:59 WIB
Akankah Politikus KMP Hadiri Rapat DPR Tandingan?

detikNews

Akankah Politikus KMP Hadiri Rapat DPR Tandingan?

DPR tandingan bentukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bakal menggelar rapat konsultasi antar fraksi-fraksi. Politisi PDIP menyatakan bakal ada partai anggota KMP yang menghadiri rapat DPR tandingan.
Senin, 03 Nov 2014 07:09 WIB
Kegaduhan DPR Dapat Diselesaikan di MK untuk Hilangkan Sistem Paket

detikNews

Kegaduhan DPR Dapat Diselesaikan di MK untuk Hilangkan Sistem Paket

Ada saran untuk Koalisi Indonesia Hebat yang protes dengan aturan pemilihan sistem paket, ajukan saja gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberi masukan agar gugatan kali ini lebih berpeluang dikabulkan MK.
Jumat, 31 Okt 2014 15:49 WIB