Sikap KPUD DKI menahan publikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dinilai aneh. Harusnya KPUD bisa membukanya sebagai hak publik, jika ada pihak yang meminta.

Dalam aturan Pemilu, KPU-KPUD tidak diwajibkan dan dilarang mengumumkan DPT lebih awal kepada publik. Jadi tidak ada salahnya KPUD terbuka agar tak terjadi penyalahgunaan informasi.

DPT memunculkan kekisruhan dalam proses Pilkada DKI Jakarta. Karena itu, KPUD DKI harus proaktif mendudukkan kubu Adang-Dani dan Fauzi-Prijanto.

Pengambilalihan DPT secara paksa oleh kader PKS dikhawatirkan bisa mengerdilkan suara untuk Adang-Dani. PKS diminta menjelaskan secara gamblang pada publik.

Pengambilan paksa DPT disesali parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Jakarta. Aksi anarkis kelompok massa tertentu ini dinilai sudah menyalahi kesepakatan.

Pengambilan paksa DPT oleh orang yang mengaku kader PKS masih terus terjadi. KPUD kembali menerima laporan dari PPS di wilayah Cempaka Putih.

Militansi buta yang kebablasan dari kader parpol yang mengusung Calon Gubernur terbukti bisa mencederai demokrasi. Potret seperti itulah yang diperlihatkan oleh kader PKS yang mengusung Cagub/Wagub Adang Daradjatun/Dani Anwar.

Tim Advokasi KPU DKI Jakarta melaporkan PKS ke polisi terkait pengambilan paksa DPT. Langkah itu dinilai PKS salah alamat.

Massa PKS diberitakan mengambil paksa DPT di sejumlah PPS. Aksi itu dinilai sebagai reaksi spontan dari masyarakat yang kecewa terhadap KPUD.

Media massa memberitakan sejumlah kader PKS merampas dan mencuri DPT dari beberapa PPS. Namun partai yang mengusung Adang Daradjatun dan Dani Anwar menilai tuduhan itu sangat berlebihan.