Pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan dari KPK ke Kejaksaan Agung memicu kontroversi. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti meminta semua pihak agar mengacu pada putusan praperadilan dalam melihat pelimpahan ini. 

Putusan pimpinan KPK melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejagung menuai polemik. Eks penasihat KPK, Abdullah Hehamahua akan menyarankan agar KPK mengajukan PK.

Para pegawai KPK melakukan aksi penolakan atas pelimpahan kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan Agung. Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki kemudian langsung memberikan penjelasan kepada pegawai soal pelimpahan itu.

Para mantan pimpinan dan eks pejabat tinggi KPK mulai berdatangan di gedung KPK. Mereka datang salah satunya guna membahas pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejagung.

Istana hingga saat ini belum bersikap tegas di tengah gejolak internal KPK yang menolak dilimpahkannya perkara Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Jokowi kini malah lebih fokus kepada penanganan korupsi di bidang maritim, pangan hingga energi.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Hasyim Muzadi ikut berkomentar soal masalah pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan dari KPK ke Kejaksaan. Menurutnya pelimpahan ini merupakan pelemahan KPK sehingga dia meminta Presiden Jokowi menjaga moral hukum.

Kelompok keagamaan dari Badan Musyawarah antar Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen (Bamag-LKK) Indonesia datangi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Mereka menyampaikan sikap kebangsaan termasuk mengenai eksekusi mati gembong narkoba gelombang kedua yang hingga kini masih belum dipastikan kapan waktunya.

Meski Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki telah memberikan penjelasan kepada pegawai, namun Presiden Jokowi tetap mempelajari penolakan tersebut.

Salah satu tuntutan para pegawai KPK adalah meminta pimpinan KPK untuk memberikan penjelasan atas proses pelimpahan kasus Komjen BG ke Kejagung. Ternyata, usai aksi protes para pegawai, Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki langsung memberikan penjelasan kepada pegawai.

Aksi protes pegawai KPK terhadap pelimpahan perkara Komjen Budi Gunawan ke Kejagung dikecam oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi. Kecaman tersebut dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) salah alamat.