Dalam uji kepatutan dan kelayakan calon hakim MK, Wahiduddin Adams yang merupakan calon berlatarbelakang pensiunan dari Kementerian Hukum dan HAM ditanya tentang pimpinannya yang paling negarawan.

Motivasi Franz Aztani yang memiliki 10 gelar akademik untuk mencalonkan diri sebagai hakim MK dipertanyakan oleh tim pakar dan anggota Komisi III. Dalam uji kepatutan dan kelayakan hakim MK, rentetan gelar Franz beberapa kali dipertanyakan.

Kepercayaan masyarakat pada lembaga hukum di Indonesia masih relatif rendah. Menurut Mahfud MD, masyarakat hanya melihat institusi penegak hukun dengan nilai 5 yang berarti sangat rendah.

Tim pakar mempertanyakan 'kemampuan melobi pejabat' yang dicantumkan oleh calon hakim MK  Dr Dr Ir Franz Astani SH MKn SE MBA MM MSi CPM dalam riwayat hidupnya.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan calon hakim MK, beberapa poin di makalah calon hakim MK Franz Astani dikritik tim pakar. Jawaban dari pria bergelar Dr Dr Ir SH MKn SE MBA MM MSi CPM ini juga tampak belum cukup memuaskan tim pakar.

Anggota Komisi III Ruhut Sitompul, yang ikut menentukan hasil seleksi hakim konstitusi, menyebut manuver PPP sebagai langkah menyelamatkan muka partai.

PPP, melalui fraksinya di MPR, mendesak Achmad Dimyati Natakusumah mundur dari seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Desakan ini mengubur impian Dimyati yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR.

Calon Hakim Konstitusi Dimyati Natakusumah didesak mundur dari seleksi di DPR oleh PPP, partai yang menaunginya. Tak ada niat membantah, Dimyati akan menuruti permintaan fraksinya itu.

Waketum PPP Ahmad Dimyati Natakusumah diminta mundur dari pencalonan hakim konstitusi oleh fraksinya, yaitu fraksi PPP MPR. Jika Dimyati tidak mematuhi, maka konsekuensi menanti.

Pakar hukum tata negara Laudin Marsuni yang merupakan salah satu anggota tim pakar penyeleksi calon hakim MK mencari hakim MK yang bermental kuat. Hal itu dibutuhkan untuk menghadapi sengketa-sengketa terkait Pemilu 2014.