Rapat Paripurna DPR RI kembali dimulai setelah diskors selama satu jam sejak pukul 14.00 WIB. Anggota dewan yang hadir pun bertambah, dari 411 menjadi 493 wakil rakyat.

RUU Pilkada akan segera dibahas dan kemungkinan besar disahkan oleh DPR. Selain soal mekanisme pemilihan langsung tak langsung, masih ada sejumlah pasal dalam RUU itu yang belum disepakati penghuni DPR.

Sidang paripurna yang salah satu agendanya akan mengesahkan RUU Pilkada telah dimulai. Tak seperti paripurna lainnya, anggota DPR banyak hadir dalam rapat kali ini.

Internal Fraksi Partai Golkar masih terpecah menyikapi RUU Pilkada yang akan disahkan rapat paripurna DPR hari ini. Anggota Fraksi Golkar Poempida Hidayatulloh menyatakan konsisten menolak Pilkada melalui DPRD karena dianggap melanggar sumpah jabatan.

Hari ini RUU Pilkada akan disahkan setelah menentukan satu di antara dua opsi, langsung atau lewat DPRD. Ketua Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding berharap proses tersebut dilakukan secara musyawarah.

Hari ini Rapat Paripurna DPR RI akan mengesahkan RUU Pilkada. Sebelum menghadiri sidang, Fraksi PDIP melakukan rapat di ruang rapat Komisi X.

DPR hari ini menggelar rapat paripurna yang akan mengesahkan RUU Pilkada. Ada dua opsi yang akan dibahas dan kemungkinan bakal jadi pilihan jika terjadi voting.

Dalam pengambilan keputusan di tingkat komisi II, Fraksi Partai Demokrat‎ tetep ngotot dengan sikapnya mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat alias meminta opsi ketiga. 

RUU Pilkada akan diparipurnakan. Satu yang menjadi isu krusial mengenai pemilihan kepala daerah. Ada dua kubu di DPR, yakni Koalisi Merah Putih yang dikomandoi Gerindra dan PKS, yang menghendaki kepala daerah dipilih DPRD. 

Pemerintah telah selesai mendengarkan pandangan seluruh fraksi ‎dan menyepakati pengesahannya di paripurna. Dari sikap akhir fraksi itu, diketahui posisi terakhir fraksi menyikapi RUU Pilkada. Seperti apa?