Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menegaskan pemerintah pusat tidak dapat memberikan anggarannya untuk subsidi transportasi publik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menegaskan pemerintah pusat tidak dapat memberikan anggarannya untuk subsidi transportasi publik, seperti usulan pemberian subsidi untuk menekan harga tiket MRT DKI Jakarta.

MRT rupanya bukan perkara mudah karena harga tiket MRT yang ditafsir sekitar Rp 38.000 mengharuskan Gubernur DKI Jakarta Jokowi 'mengemis' ke pemerintah pusat untuk bantuan subsidi. Oleh karena itu, Jokowi diminta berpikir lebih kreatif daripada meminta subsidi pemerintah pusat sebesar 70 persen dari total rencana anggaran subsidi.

Mass Rapid Transit (MRT) belum mendapatkan restu dari gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi. Ia masih mempertimbangkan pengembalian modal, kapasitas penumpang, rute, hingga tarif angkutan massal tersebut.

Gubernur DKI itu berencana menego pemerintah. Pekan depan akan menemui Menteri Keuangan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berupaya untuk menekan harga tiket MRT yang diperkirakan sebesar Rp 38.000 dengan meminta subsidi pemerintah pusat. Langkah ini dinilai tidak perlu, karena pemerintah provinsi DKI Jakarta bisa merangkul pihak swasta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan harga tiket Mass Rapid Transit Jakarta (MRTJ) sekitar RP 38 ribu tanpa subsidi. Harga ini dipandang masih terlalu mahal.

Gubernur DKI Jokowi baru saja bertemu dengan Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRTJ) Tri Budiarto. Dari Pertemuan tersebut, didapatkan ternyata tiket MRT Rp 38 ribu.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi akan menghadap Menkeu pekan depan, membicarakan harga tiket MRT Jakarta. Jokowi menuturkan, MRT bisa berjalan jika pemerintah pusat memberikan subsidi 70 persen harga tiket.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi baru saja menggelar pertemuan dengan Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRTJ). Jokowi akan segera menghadap Menkeu Agus Martowardojo untuk membahas subsidi tiket MRT.