Retno pun membantah adanya isu yang menyatakan bahwa selama ini pemerintah menutup akses media asing yang ingin meliput ke Papua.

"Kondisi Papua seperti yang pers beritakan. Sebaiknya pemberian ijin bagi pers asing itu dikoreksi," ungkap wakil ketua komisi I Tantowi Yahya.

"Acara buka puasa ini untuk lebih mengeratkan tali silaturahmi antara Kemlu dengan anda para duta besar negara-negara sahabat," ujar Menlu Retno.

Kemenlu belum bisa mengajukan nota protes ke Malaysia terkait kapal yang memasuki Ambalat karena belum mendapat data-data terkait kejadiannya dari TNI.

"Pada intinya Komisi I tidak mendukung pemberian abolisi bagi Papua ini," kata Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya.

Presiden Joko Widodo pada pertengahan Mei 2015 lalu mencabut larangan bagi pers asing meliput di Papua.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan memberikan amnesti dan abolisi terhadap sejumlah tahanan politik Papua.

Masih menjadi misteri warga negara para perompak yang membajak kapal tanker Orkim Harmony milik Malaysia.

Dubes Australia untuk Indonesia, Paul Grigson memberikan penjelasan pada Menlu RI kalau apa yang dilakukan otoritas Australia untuk menghentikan perahu pengangkut penyelundup manusia merupakan hal yang dibenarkan secara hukum.

Dubes Australia Paul Grigson mengadakan pertemuan dengan Menlu Retno LP Marsudi. Grigson menyerahkan surat Menlu Australia terkait pemberitaan terkait imigran.