‎Komisi III DPR kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), setelah sebelumnya rapat serupa digelar Rabu (5/11) kemarin. Semua anggota yang ikut rapat merupakan wakil rakyat fraksi partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyetorkan nama anggotanya di tiap komisi. PDIP menolak permintaan itu karena takut sikap itu disalahgunakan.

Lobi-lobi antara dua kubu di DPR belum menemui kata sepakat. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kukuh meminta posisi pimpinan komisi dibagi secara proporsional sementara Koalisi Merah Putih (KMP) belum menerima opsi itu.

Pimpinan DPR mulai membuka jalan tengah atas konflik dua kubu di parlemen antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan ‎Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan beberapa opsi. Di antaranya, penambahan tiga komisi baru dan penambahan satu kursi wakil ketua di semua komisi.

Dua kubu yang berseteru di gedung Dewan Perwakilan Rakyat yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih belum menunjukkan tanda-tanda akan bersatu, meski mereka mengaku telah menemukan titik temu.

Dualisme kepemimpinan di internal DPR masih belum berujung hingga muncul dua sidang paripurna di waktu bersamaan. Namun Ketua DPR Setya Novanto yakin pekan ini akan ada jalan islah atau damai untuk kedua kubu.

Pimpinan DPR tandingan versi KIH menolak tawaran politik yang diajukan KMP untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan di Senayan. KIH menolak tawaran kursi ekstra pimpinan alat kelengkapan dewan.

Petinggi KMP dengan KIH sudah mulai berkomunikasi untuk mencari titik temu kisruh di parlemen pada Senin (3/11) malam. Ketua DPR Setya Novan‎to yang turut hadir mengatakan ada peluang untuk menyelesaikan polemik itu.

Komisi III melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masyarakat terkait permasalahan hukum. Hal ini untuk menampung masukan dari masyarakat sebelum nantinya dilanjutkan dengan Rapat Kerja dengan mitra.

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menawarkan penyelesaian konflik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), dengan mengubah ketentuan agar kursi pimpinan komisi‎ bisa ditambah satu untuk KIH. Apa tanggapan pimpinan DPR?