Satu persatu fraksi di DPR mengirimkan surat ke pimpinan DPR. FPD DPR resmi mengirim surat ke pimpinan DPR, meminta agar revisi UU KPK dihapus dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Atas arahan Presiden SBY, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi memberikan keterangan pers terkait keterangan Polri vs KPK. 8 Butir penjelasan disampaikannya, ini selengkapnya:

KPK bukanlah institusi di bawah Presiden. Instruksi Presiden hanya bisa diberikan kepada Polri yang dibawahinya, dan berharap KPK bisa bekerja sama.

Mensesneg Sudi Silalahi menegaskan tidak benar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membiarkan masalah antara KPK dan Polri. Sudi menguraikan langkah yang telah dilakukan SBY.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pernyataan terkait polemik Polri dan KPK pada Senin (8/10) mendatang. Kompolnas meminta Presiden bersikap adil dan tidak terlalu condong ke KPK.

Istana Kepresidenan membantah melakukan pembiaran atas konflik KPK Vs Polri. Sekretaris Kabinet Dipo Alam juga membantah bahwa Presiden SBY kecolongan.

Kasus penangkapan penyidik KPK Kompol Novel Baswedan oleh polda Bengkulu dinilai memalukan Polri. Sebab Polri mendongkrak kasus itu untuk menutupi aib besar yang apabila terbongkar dapat menjatuhkan kehormatan Polri.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan partainya tidak akan melakukan pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya pada revisi UU KPK. Perlu diketahui, FKB di Komisi III setuju melakukan revisi UU KPK.

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. FPD dan FPKB memberi catatan, revisi UU KPK hanya diteruskan untuk memperkuat KPK.

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. FPDIP menolak revisi UU KPK, FPKS masih menimbang-nimbang perlu atau tidaknya revisi UU KPK.