Partai Demokrat (PD) meminta mantan bendahara umum partai itu M Nazaruddin untuk segera memenuhi panggilan KPK. PD menegaskan tidak takut jika Nazaruddin memberikan keterangan di hadapan lembaga pemberantasan korupsi itu.

Posisi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat masih misterius. Apakah dia di Singapura, Malaysia, atau Vietnam? belum ada kabar. Namun yang pasti, untuk memulangkan Nazaruddin sebenarnya bukanlah hal yang mustahil, apalagi teknologi telah sedemikian tinggi.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin masih saja melenggang bebas meski sudah berstatus sebagai tersangka. Banyak pihak menilai pemerintah tidak mempunyai keinginan untuk memulangkan politisi muda ini.

Kuasa hukum Prita Mulyasari menyangkal kabar yang beredar bahwa kliennya akan dieksekusi usai MA menyatakan Prita bersalah mencemarkan nama baik RS Omni. Aparat hukum tak punya hati, jika Prita sampai dieksekusi.

Prita Mulyasari terancam dibui menyusul putusan MA yang memutuskan Prita bersalah terkait kasus pencemaran nama baik RS Omni Alam Sutera. Anggota DPD I Wayan Sudirta berpendapat Prita tidak layak dipenjara.

Kasus suap Kemenpora yang melibatkan mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin kian merontokkan kepercayaan publik terhadap institusi partai.

Singapura dipilih sebagai tempat persembunyian awal mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin yang kini diburu interpol. Mengapa?

Kejujuran saat ini bisa dibilang sudah menjadi barang langka. Namun, tidak bagi dua orang PNS di Ibukota yang berupaya membongkar korupsi di lingkungannya dan berhasil menyeret pelakunya ke pengadilan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Ketua KPK Busyro Muqoddas diminta waspada menghadapi serangan balik koruptor. Pengamat sosial Hermawan Sulistiyo mengandaikan, koruptor seperti binatang buas.

Saat ini tengah diwacanakan kebijakan moratorium penerimaan PNS. Moratorium ini bisa menjadi sarana reformasi birokrasi.