detikNews

Kejaksaan: Aplikasi Pengawas Aliran Sesat Sesuai UU

Menurut kejaksaan, kewenangan mengawasi aliran menyimpang sudah diatur dalam UU Kejaksaan.

Selasa, 27 Nov 2018 00:01 WIB

detikNews

Aplikasi Pelaporan Aliran Menyimpang Buatan Jaksa Tuai Kontroversi

YLBHI menganggap aplikasi yang diberi nama Smart Pakem itu dianggap dapat memicu konflik di masyarakat.

Minggu, 25 Nov 2018 15:07 WIB

detikNews

Inisiator Sesalkan Laporan Tuduhan Palsu IndonesiaLeaks

Abdul Manan selaku inisiator menyesalkan pelaporan terkait tuduhan palsu laporan investigasi IndonesiaLeaks.

Rabu, 31 Okt 2018 16:21 WIB

detikNews

ILR: Indeks Negara Hukum RI Tahun 2017 Naik, tapi Ada Catatan

ILR menyebut indeks itu berarti penerapan prinsip-prinsip negara hukum yang dilakukan pemerintah dinilai cukup.

Rabu, 19 Sep 2018 14:26 WIB

detikNews

Massa Gelar Aksi 'Bebaskan Meliana' di Monas

Mereka meminta Meliana dibebaskan secara hukum. Para peserta aksi menilai perbuatan Meliana bukanlah penistaan agama.

Rabu, 12 Sep 2018 18:54 WIB

detikNews

Pollycarpus Bebas, Aktivis HAM Minta Kasus Munir Diusut Tuntas

Bebasnya Pollycarpus menimbulkan rasa kekecewaan dan tidak adilnya pemerintah.

Rabu, 29 Agu 2018 15:12 WIB

detikNews

Membaca Lagi Putusan MK yang Mengukuhkan Pasal Penistaan Agama

Meiliana dihukum 18 bulan penjara karena mengeluhkan volume azan. Ia dikenakan Pasal 156 KUHP. Beberapa pihak meminta pasal terkait dihapus.

Jumat, 24 Agu 2018 08:36 WIB

detikNews

TNI Tangani Terorisme Dinilai Harusnya Diatur UU, Bukan Perpres

Pemerintah masih menyiapkan Perpres terkait pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Namun, Perpres dinilai bukanlah cara yang tepat, lalu apa?

Jumat, 03 Agu 2018 16:19 WIB

detikNews

Menhub: Land Clearing NYIA Sangat Sopan Tanpa Langgar HAM

Menhub menjamin proses pengosongan lahan proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo dilakukan secara baik. Tak ada HAM yang dilanggar.

Minggu, 22 Jul 2018 17:10 WIB

detikNews

YLBHI akan Ajukan Judicial Review Capres Jalur Independen

YKBHI dan sejumlah aktivis berencana mengajukan judicial review tentang calon presiden dari jalur perseorangan atau independen.

Senin, 25 Jun 2018 20:37 WIB