Pemerintah akan menggunakan bantuan lembaga lain untuk memantau pelaksanaan reformasi birokrasi. Adalah KPK dan Komisi Ombudsman Nasional yang turut diperbantukan dalam Tim Quality Assurance.

Sejak disahkan 30 April 2008 Kementerian Komunikasi dan Informatika diberikan mandat untuk sosialisasi UU No 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kesimpulan yang diperoleh badan publik belum siap menjalankan UU KIP.

Beranggotakan ex-officio dari Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan sulit menjadi lembaga yang independen.

Masuknya Jhonny Allen Marbun dalam struktur pengurus DPP Partai Demokrat dikritik. Alasannya meski masih berstatus saksi, namun nama Jhonny kerap dikait-kaitkan terkait dugaan suap kasus pembangunan dermaga.

KPK sedang mengkaji penerapan Undang-undang KIP. Nantinya, ada informasi yang akan dibuka ke publik dan ada yang akan dirahasiakan. Salah satu informasi yang terancam ditutup adalah akses LHKPN.

Tim penyidik independen Polri yang tengah menyidik kasus Gayus Tambunan dianggap salah menggunakan nama. Istilah 'independen' dinilai kurang tepat untuk digunakan penyidik, karena Polri diragukan kemandiriannya.

Kejagung tidak mau bersikap terhadap keterlibatan mantan Jamintel Wisnu Subroto dalam kasus Anggodo Widjojo. Wisnu dianggap sudah tidak tergabung dalam struktur Kejaksaan.

"Pelaksanaan proyek bukan tanggung jawab saya. Namun secara moral sebagai menteri saya tidak bisa lepas tangan," kata mantan Mensos RI Bachtiar Chamsyah.

Apabila para elit politik mempunyai pola pikir yang berdaya dan memberikan manfaat, secara umum masyarakat akan terkondisikan dengan sistem yang ada. Tatanan kehidupan masyarakat adil makmur tidak akan sulit untuk diwujudkan.

Kasus korupsi yang dilakukan Menteri Agama Said Agil Al Munawar pada dana Dana Abadi Umat tahun 2005 sempat membuat geger. Dalam pengelolaan DAU tahun depan, kasus serupa dijamin tak akan berulang.