detikNews

Waka Banggar F-PKB: Dana Saksi Tak Bisa Dikabulkan Pemerintah

Komisi II DPR mengusulkan dana saksi partai untuk Pileg 2019 diambil dari APBN.

Senin, 22 Okt 2018 12:12 WIB

detikNews

Mahasiswa Bondowoso Turun Jalan Menolak Caleg Eks Koruptor

Puluhan mahasiswa tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa di sejumlah titik Kota Bondowoso. Mereka menolak caleg eks koruptor

Senin, 24 Sep 2018 12:50 WIB

detikNews

Anggota DKPP Usul Bawaslu jadi Lembaga Pengadilan Pemilu

Anggota DKPP RI, Ida Budhiati menilai Bawaslu sudah tak relevan dengan perkembangan Pemilu saat ini. Bawaslu dianggap lebih baik diubah jadi pengadilan pemilu.

Sabtu, 21 Jul 2018 15:21 WIB

detikNews

Dilema Legislatif dan Demokrasi Kita

Selain harus mengawasi secara ketat lembaga legislatif, kita pun perlu menguatkan lembaga tersebut atas nama konsolidasi demokrasi.

Rabu, 04 Jul 2018 13:30 WIB

detikNews

Kotak Kosong dan Kebuntuan Elektoralisme

Pasangan calon tunggal di pilkada harus dibaca sebagai kebuntuan politik elektoral dalam mendorong terciptanya dinamika persaingan politik yang sehat dan fair.

Selasa, 03 Jul 2018 12:28 WIB

detikNews

NasDem Khawatir Larangan Eks Koruptor Nyaleg Ganggu Pileg 2019

NasDem khawatir peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg) bakal mengganggu Pileg 2019.

Senin, 02 Jul 2018 20:06 WIB

detikNews

Jangan Pilih Caleg Mantan Koruptor

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak boleh memaafkan mereka yang sudah merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Rakyat harus "melek politik".

Rabu, 06 Jun 2018 12:09 WIB

detikNews

Mantan Koruptor Jadi Wakil Rakyat?

KPU mengusulkan larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai Caleg dalam Pemilu 2019. DPR, Pemerintah, dan Bawaslu menolak usulan ini.

Senin, 28 Mei 2018 16:03 WIB

detikNews

DPR Dinilai Tak Serius Selesaikan RUU Antiterorisme

DPR dituduh tidak serius ingin menyelesaikan revisi Undang-undang (UU) 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Mengapa?

Sabtu, 19 Mei 2018 16:35 WIB

detikNews

Ketua PKS: Maklum Kalau RUU Antiterorisme Lambat Dibahas

"Jadi dimaklumi kalau prosesnya lambat. Tapi tidak bisa ditolerir kalau kita memperlambat diri," kata Mardani soal revisi UU Antiterorisme.

Sabtu, 19 Mei 2018 11:30 WIB