Ahok berbeda pendapat dengan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik soal pengganti Gubernur. Ahok berpendapat berasarkan UU dan Perppu bila gubernur diganti, maka otomatis wakilnya naik menjadi gubernur. 

Bukan perkara mudah menunjuk orang menjadi menteri yang akan bekerja selama lima tahun. Belum juga diumumkannya kabinet dinilai agar menterinama-nama menteri agar tak ada yang bermasalah.

Jika Jokowi mengubah struktur kabinet, maka sesuai UU Jokowi harus meminta pertimbangan DPR. DPR memiliki waktu 7 hari kerja untuk memberikan pertimbangan.

KPK dan PPATK telah memberikan hasil penesuluran untuk 43 nama calon menteri yang diberikan Tim Transisi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada beberapa nama bermasalah.

Presiden Jokowi diminta tidak gegabah dalam menentukan orang-orang yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya. Pengamat politik dan pakar tata negara Refly Harun pun memberi 4 kriteria penting.

Pengamat politik dan pakar tata negara Refly Harun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan memilih menteri yang merangkap pejabat teras atau ketum parpol.

Mantan Ketua MPR Sidarto Danusubroto menyatakan Presiden Jokowi harus mengikuti rekomendasi KPK dan PPATK dalam memilih menteri di kabinetnya. Jika tidak, akan ada beban besar bagi Jokowi nantinya.

Jokowi-JK mengumumumkan format terbaru dari arsitektur kabinetnya. Bila sebelumnya Jokowi akan membentuk 34 kementerian dengan 3 Menteri Koordinator, kini ia mengubahnya menjadi 33 kementerian dengan 4 Menko, hampir sama dengan usulan Seleksi Menteri detikcom.

Pernyataan keras Hashim Djojohadiskusumo akan menghambat Jokowi mendapat reaksi negatif dari banyak kalangan. Pakar hukum dan tata negara Refly Harun menilai pernyataan Hashim tersebut mengindikasikan Koalisi Merah Putih ingin menjatuhkan presiden terpilih Joko Widodo.

Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menunjuk MA sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa pemilukada. Kehadiran MA sebagai pengadil pemilukada masih diragukan karena lembaga tersebut masih sangat tertutup.