Gambar bendera dan lambang Provinsi Aceh yang ditetapkan dalam qanun menimbulkan polemik dan menjadi kontroversial. Pemerintah pun meminta agar Pemerintah Aceh dapat merivisi qanun tersebut dalam waktu 15 hari.

"Karena ini belum sah secara resmi, masih harus menunggu verifikasi, karena qanun harus tunduk pada hukum yang lebih tinggi," kata Ketua Tim Pemantau Aceh dan Papua, Priyo Budi Santosa.

"Silakan saja pakai bendera atau lambang zaman Sultan Iskandar Muda."

Polemik Qanun (Peraturan Daerah) tentang bendera yang menyerupai lambang GAM di Provinsi Aceh masih berlangsung. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, besok akan langsung terbang ke Aceh untuk membahas Qanun tersebut.

Komisi II DPR akan menggelar pertemuan dengan Mendagri Gamawan Fauzi. Agendanya, meminta qanun (perda) tentang bendera Aceh yang mirip bendera GAM dibatalkan.

Qanun Aceh soal bendera dan lambang tengah dievaluasi oleh pihak Kemendagri. Selama dalam proses evaluasi itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta warganya untuk jangan dulu mengibarkan bendera tersebut.

Kemendagri memberi waktu 15 hari bagi pemprov Aceh untuk merevisi Qanun soal bendera dan lambang daerah berstatus istimewa tersebut. Sebelum revisi itu selesai, Kemendagri meminta warga Aceh jangan mengibarkan bendera itu dulu.

Kementrian Dalam Negeri melalui Dirjen Otd menyerahkan berkas klarifikasi Qanun Bendera dan Lambang Aceh kepada pemerintah Aceh untuk segera merevisi Qanun tersebut.

Dikhawatirkan akan menimbulkan pro-kontra di Aceh.

Pengesahan Qanun (aturan) Aceh tentang bendera yang menggunakan lambang GAM di Aceh menuai pro kontra. Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani meminta pemerintah tak mengizinkan bendera selain merah putih di Indonesia.