Sekjen DPR Nining Indra Saleh, diperiksa Badan Kehormatan DPR terkait proyek renovasi ruang Rapat Banggar Rp 20 miliar. Kepada BK DPR, Nining menjelaskan BPKP sudah menelusuri proyek ini.

Sejumlah anggota Badan Kehormatan DPR, beramai-ramai mendatangi ruang Rapat Banggar yang direnovasi dengan biaya Rp 20 miliar. Mereka ingin mengecek langsung kondisi ruangan itu.

Badan Kehormatan (BK) DPR memeriksa Sekjen DPR Nining Indra Saleh dalam kasus proyek pengadaan ruang rapat Banggar DPR yang nilainya Rp 20 miliar. Pemeriksaan seputar detail penggunaan anggaran proyek tersebut.

Ketua DPR Marzuki Alie mengeluhkan kinerja Setjen DPR yang membabi buta. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyarankan, semua proyek DPR yang sensitif harus mendapat persetujuan pimpinan DPR.

"Saya rasa Sekjen DPR sudah pantas dipecat. Sudah terlalu banyak merusak citra DPR, inilah makin banyak pembusukan terhadap DPR dari dalam," tutur Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Martin Hutabarat.

Badan Kehormatan (BK) DPR memeriksa Sekjen DPR Nining Indra Saleh terkait proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR senilai Rp 20 miliar. Pemeriksaan diarahkan kepada proses penatapan anggaran proyek.

Meski tak secara tegas menyatakan setuju Sekjen DPR Nining Indra Saleh diganti, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Tjahjo Kumolo mengusulkan sekjen DPR tidak diambil dari internal DPR. Sebab menurutnya malah membuat penyimpangan gampang terjadi.

Pimpinan BURT DPR menepis kongkalikong proyek renovasi ruang rapat Banggar senilai Rp 20 miliar. BURT menunjuk hidung Sekjen DPR, Nining Indra Saleh, yang memunculkan angka Rp 20 miliar.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung tak ingin terburu-buru menyetujui usul pemecatan Sekjen DPR terkait renovasi ruang Banggar. Menurutnya, harus ada pertanggungjawaban dulu dari BURT dan Banggar.

Proyek renovasi ruang rapat baru Banggar menuai kecaman karena menghabiskan biaya sebesar Rp 20 miliar. Ruang yang menimbulkan kontroversi tersebut hingga kini belum digunakan.