Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi Billy Sindoro. Di kasus perdata ini, Billy wanprestasi tidak mau membayar honor pengacaranya, Humphrey Djemat.

Jimly Ashiddiqie menilai upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) haruslah dibatasi. Hal ini mengingat proses hukum harus ada akhirnya.

KY meminta MA untuk membuat peraturan tentang pengetatan pengajuan upaya peninjauan kembali (PK). Hal ini menyusul putusan MK yang menyatakan PK boleh diajukan terpidana lebih dari 1 kali.

Kakek petani Simangga dihukum 5 tahun penjara karena memesan narkoba jenis sabu ke istrinya, Rahma. Belakangan terungkap vonis hakim penuh dengan kejanggalan karena banyak fakta yang tidak terungkap.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Peninjauan Kembali (PK) bisa berkali-kali menimbulkan kekacauan sistem hukum Indonesia. Oleh sebab itu, harus dicari solusi secepatnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan upaya peninjauan kembali (PK) boleh dilakukan lebih dari satu kali. Komisi Yudisial (KY) menganggap putusan itu bisa bermata dua, salah satunya dijadikan penjahat untuk memainkan hukuman.

Putusan MK yang membolehkan Peninjauan Kembali (PK) berkali-kali akan berdampak luas. Seperti menambah perkara di Mahkamah Agung (MA) dan ketidakpastian hukum.

Jika PK pertama ditolak, maka kini terpidana dapat melakukan PK untuk kedua kali dan seterusnya. Hal ini seiring dengan keluarnya putusan MK yang menghapus pasal 286 ayat 3 KUHAP.

KY merekomendasikan menskorsing majelis hakim yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Sudjiono Timan. Terkait hal ini, MA mengaku belum mendapat surat rekomendasi tersebut.

Pembahasan RUU KUHAP yang tengah digodok DPR melibatkan Mahkamah Agung. Namun ternyata waktu yang diberikan untuk pemeriksaan draft tersebut sangat singkat.