Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah harus segera diperbaiki. Memperbaiki itu menurutnya bisa membubarkan atau bisa juga memodifikasi.

Kejagung menyimpulkan tindakan 2 jaksa dari Kejati Sumbar, Idial dan Zulkifli, makan siang bersama terdakwa kasus korupsi Djufri di rumah makan mewah sudah sesuai prosedur. Ada 3 pertimbangan yang menjadi alasannya.

Hasil klarifikasi Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap 2 jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mencapai kesimpulan bahwa tidak ada pelanggaran disiplin yang terjadi.

Kejaksaan melakukan klarifikasi terhadap 2 jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang kepergok makan siang semeja dengan terdakwa kasus korupsi di sebuah rumah makan. Hasil sementara , motif kedua jaksa demi alasan kemanusian semata.

Dua jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat kepergok makan siang semeja dengan terdakwa kasus korupsi di salah satu rumah makan mewah. Jamwas Marwan Effendy telah memerintahkan dilakukannya klarifikasi terhadap kedua jaksa tersebut.

Sejak Maret lalu, Djufri yang disidang karena dugaan korupsi pembangunan gedung Walikota Bukittinggi ini dikabarkan telah memperoleh sejumlah fasilitas istimewa di rumah tahanan.

Idial dan Zulkifli, dua jaksa yang menemani Djufri, terdakwa korupsi makan siang sudah melaporkan kejadian itu kepada atasan mereka Kejati Sumbar Abdul Hamid. Idial mengaku hanya diminta oleh Hamid untuk lebih hati-hati.

Dua Jaksa Kejati Sumbar, Idial dan Zulkifli tengah menjadi sorotan usai kepergok menemani Djufri, terdakwa korupsi makan siang di sebuah restoran. Idial mengaku mengizinkan Djufri makan di restoran mewah karena alasan kemanusiaan.

2 Jaksa di Kejati Sumbar, Idial dan Zulkifli kepergok tengah makan siang bersama terdakwa kasus korupsi pembangunan DPRD Bukit Tinggi, Djufri. Namun kedua jaksa itu berdalih, tindakan mereka sudah seizin hakim.

Wakil Bupati Garut, Diki Chandra secara mengejutkan mengundurkan diri dari jabatannya. Jika surat pengajuan itu dikabulkan, maka pengganti mantan artis itu bisa diajukan ke DPRD Garut oleh parpol pemenang Pilkada setempat.