detikNews

Dirjen Dukcapil Pastikan Stok Blangko e-KTP Tercukupi

Dirjen Dukcapil memastikan blangko e-KTP tercukupi.

Kamis, 23 Nov 2017 18:47 WIB

detikNews

Anas: Saya Masih Waras, Masak Minta Menteri Ganti Dirjen

Anas Urbaningrum membantah keras meminta Gamawan Fauzi mengganti Dirjen Dukcapil sewaktu kasus proyek e-KTP bergulir.

Kamis, 23 Nov 2017 14:51 WIB

detikNews

Komisi II DPR Rapat Bareng Kemendagri Bahas Persiapan Pilkada 2018

Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri. Rapat membahas persiapan Pilkada serentak 2018.

Kamis, 23 Nov 2017 12:17 WIB

detikNews

Cerita Nazaruddin soal Jabatan Dirjen Dukcapil Dilobi Terdakwa e-KTP

M Nazaruddin menceritakan latar belakang dicopotnya A Rasyid Saleh dari posisi Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Senin, 20 Nov 2017 19:33 WIB

detikNews

Ke KPK, Dirjen Dukcapil Sebut Perusahaan Marliem Sudah Serahkan Data

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambangi KPK.

Rabu, 15 Nov 2017 16:08 WIB

detikNews

Kemendagri Sosialisasikan Penyiapan Data Pemilih Pilkada-Pileg

Kemendagri menyosialisasikan data penduduk dan data pemilih.

Kamis, 09 Nov 2017 21:48 WIB

detikNews

Terdakwa e-KTP Belum Tahu Hukumannya Diperberat

Vonis terhadap terdakwa korupsi e-KTP Sugiharto diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kamis, 09 Nov 2017 20:19 WIB

detikNews

Disdukcapil Bantul Segera Masukkan Penghayat di Kolom Agama KTP

Di Bantul ada 20 penghayat kepercayaan. Dispendukcapil Bantul akan segera mengisi kolom agama KTP penghayat yang selama ini dikosongkan.

Rabu, 08 Nov 2017 11:12 WIB

detikInet

Registrasi SIM Card, Kenapa Wajib Pakai NIK dan KK?

Registrasi SIM card prabayar kini wajib divalidasi menggunakan NIK dan KK. Kenapa verifikator harus menggunakan NIK dan KK, tidak bisa hanya salah satunya?

Selasa, 07 Nov 2017 18:47 WIB

detikInet

Menengok Registrasi SIM Card di Negara Lain

Registrasi SIM card bukanlah hal baru. Aturan ini menjadi kebijakan yang diadopsi sejumlah negara, untuk penertiban dan kemudahan penegakan hukum.

Rabu, 01 Nov 2017 15:39 WIB