Polri telah mengeluarkan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1/X/2010 tentang penanggulangan anarki. Protap itu melahirkan kekhawatiran polisi akan mudah mengumbar tembakan. Benarkah?

Presiden Sudan menuduh bekas pemberontak di selatan melanggar kesepakatan perdamaian.

Presiden SBY meminta pihak kepolisian sigap dalam menghadapi kelompok masyarakat yang membuat onar. Hukum harus dijunjung tinggi demi keamanan masyarakat umum.

Salah satu dari sebelas orang yang ditahan polisi Polres Sragen terkait aksi anti-bupati yang berujung rusuh, meninggal di dalam sel tahanan Polres setempat. Keluarga yakin almarhun tidak memiliki riwayat penyakit berat sebelum ditahan.

Polisi mengamankan tiga orang warga Kabupaten Bima, menyusul aksi rusuh massa dengan membakar kantor Golkar Bima hingga ludes. Massa mengamuk, memprotes hasil pemilihan kepala daerah di kabupaten ujung timur NTB itu.

Sebanyak 600 personel Kepolisian diterjunkan meminimalisir rusuh yang  terjadi di Cipondoh, Tangerang, agar tidak meluas. Warga sekitar juga digalakkan untuk siskamling.

Aksi massa lagi-lagi terjadi. Polri pun dikiritik. Polisi dinilai abai dalam mencium bahaya potensi rusuh. Seharusnya sedini mungkin rusuh dicegah sejak awal.

Rusuh yang terjadi di gedung DPRD dan Pemkab Mojokerto disesalkan sejumlah kalangan. Apalagi dengan dana keamanan sebesar Rp 2 miliar, polisi terkesan lengah dan bahkan membiarkan terjadinya aksi kerusuhan.

Setelah terlibat rusuh dengan aparat kepolisian, massa aksi bergeser menuju rumah dinas bupati Sragen yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari kantor bupati. Di rumah dinas bupati Sragen itu, massa kembali terlibat kontak fisik dengan polisi.

Aksi unjuk rasa sekitar seribuan orang yang menuntut Bupati Sragen Untung Wahyono mundur dari jabatannya juga rusuh. Sejumlah demonstran dan polisi luka-luka akibat terkena lemparan batu dan benda keras lainnya.