Presiden Jokowi diminta tidak gegabah dalam menentukan orang-orang yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya. Pengamat politik dan pakar tata negara Refly Harun pun memberi 4 kriteria penting.

Pengamat politik dan pakar tata negara Refly Harun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan memilih menteri yang merangkap pejabat teras atau ketum parpol.

Mantan Ketua MPR Sidarto Danusubroto menyatakan Presiden Jokowi harus mengikuti rekomendasi KPK dan PPATK dalam memilih menteri di kabinetnya. Jika tidak, akan ada beban besar bagi Jokowi nantinya.

Jokowi-JK mengumumumkan format terbaru dari arsitektur kabinetnya. Bila sebelumnya Jokowi akan membentuk 34 kementerian dengan 3 Menteri Koordinator, kini ia mengubahnya menjadi 33 kementerian dengan 4 Menko, hampir sama dengan usulan Seleksi Menteri detikcom.

Pernyataan keras Hashim Djojohadiskusumo akan menghambat Jokowi mendapat reaksi negatif dari banyak kalangan. Pakar hukum dan tata negara Refly Harun menilai pernyataan Hashim tersebut mengindikasikan Koalisi Merah Putih ingin menjatuhkan presiden terpilih Joko Widodo.

Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menunjuk MA sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa pemilukada. Kehadiran MA sebagai pengadil pemilukada masih diragukan karena lembaga tersebut masih sangat tertutup.

Sekumpulan anggota DPRD mengajukan gugatan UU MD3. Mereka meminta pimpinan DPRD dipilih berdasarkan voting, bukan berdasarkan partai pemenang pemilu di provinsinya.

DPR menghentikan pembahasan RUU JPSK. Penyebabnya adalah belum dicabutnya Perpu No 4/2008 tentang JPSK.

Jokowi menghadiri peluncuran buku berjudul 'Jokowi, Catatan dan Persepsi', yang diadakan di Solo. Buku yang berisi tulisan dari sejumlah tokoh nasional tersebut merupakan buku yang berisi tentang catatan dan persepsi para tokoh terhadap sosok Joko Widodo.

Tim Seleksi Menteri detikcom mengusulkan 72 nama calon menteri untuk mengisi kabinet Jokowi-JK. Dalam mempertimbangkan nama-nama tersebut, Tim Pakar mengasumsikan tidak ada bagi-bagi jabatan antar parpol pengusung.